Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Sosialisasikan Perda Satpol PP

C R E A T E D   B Y     

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Sosialisasikan Perda Satpol PP

Sulawesi Selatan,

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan mulai mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Satuan Polisi (Satpol)  Pamong Praja. Sosialisasi tersebut dilakukan agar para Satpol PP memahami kewenangannya yang terbatas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Kewenangan Satpol PP masih sangat terbatas dalam melaksanakan penertiban atau pengawasan terhadap pelanggaran Perda. Karena, itu dibuatlah Pergub untuk mengatur hal itu. Demikian  dikatakan Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Sulsel, Simon S. Lopang, SH., MH, di sela-sela sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Avira Makassar, Selasa, 27 Agustus 2013.

Simon mengatakan, Satpol PP memiliki peran dalam penegakan Perda dan peraturan lainnya. Khususnya, dalam menciptakan supremasi hukum dan iklim yang kondusif bagi terwujudnya optimalisasi peran serta masyarakat, aparatur dan badan hukum menaati peraturan perundangan yang berlaku.

Simon menambahkan, bahwa kegiatan perkembangan pembangunan hampir tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Satpol PP dan PPNS. Salah satu diantaranya melalui kegiatan pengawasan dan penegakan Perda serta ketentraman ketertiban umum.

Ia mengungkapkan, permasalahan yang timbul adalah belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan Perda. Selain itu, PPNS juga belum berfungsi maksimal. PPNS yang ada di lingkup Pemprov Sulsel masih kurang, tapi diharapkan dapat berfungsi sesuai tugasnya.

Simon berharap, SKPD lingkup Pemprov Sulsel ataupun kabupaten/kota bisa bersinergi dengan Satpol PP untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan penegakan Perda,  sehingga bisa mendukung upaya mengefektifkan dan mengefisienkan pelanggaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat serta badan hukum.

Pihaknya berharap, semua pihak bisa bersama-sama menciptakan keadaan yang kondusif agar pemerintah daerah dan masyarakat Sulsel dapat melaksanakan kegiatannya dengan aman, tenteram dan damai. Khususnya, dalam melaksanakan supremasi hukum.

Dw/Na  (Rabu, 28 Agustus 2013)










0 Komentar

Komentar Berita

© 2014 Sulawesi Selatan. Developed by: Pemerintah Sulawesi Selatan

Ke Atas