JAKARTA - Ketua DPD I Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, tetap akan mendaftar sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) DPP Golkar, besok, Rabu (4/5/2015). Namun, jika panitia tetap mensyaratkan adanya mahar politik sebesar Rp 1 miliar, maka ia akan memilih mundur.
"Saya mundur bukan karena tidak punya uang. Banyak yang mau siapkan uang untuk saya. Tapi, saya tidak mau kalau ada bayar-bayaran seperti itu," kata Syahrul, usai menghadiri Sosialisasi Panitia Pengarah (SC) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Kepada Para Bakal Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar, yang dilaksanakan di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (2/5/2015).
Gubernur Sulsel ini mengatakan, tim pemenangannya telah menyiapkan beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran. "Masalah teknis pendaftaran, tim saya yang urus. Tapi itu tadi, kalau ada bayar-bayaran, saya tetap tidak mau. Meskipun, seluruh voters saya meminta untuk tetap maju," tegasnya.
Syahrul menyatakan, jelang Munaslub Golkar, dirinya juga akan fokus untuk menjaga voters yang ia miliki. Apalagi, jumlahnya tidak sedikit.
"Saya akan jaga voters saya. Siapa bilang voters saya sedikit? Tapi kalaupun saya tidak jadi maju, dimanapun saya dan voters saya berada, maka yakinlah itu yang terbaik untuk Golkar," imbuhnya.
Sekadar diketahui, pada Sosialisasi Panitia Pengarah (SC) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Kepada Para Bakal Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar, disampaikan beberapa syarat untuk bisa menjadi ketua umum. Antara lain, setiap caketum harus aktif terus-menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain. Pernah menjadi pengurus partai golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus partai golkar tingkat provinsi dan/atau pernah menjadi pengurus pusat organisasi pendiri dan/atau yang didirikan selama satu periode penuh, dan didukung oleh 30 persen pemegang hak suara. Telah mengikuti proses pendidikan dan latihan kader. Memiliki Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas, dan Tak Tercela (PDLT).
Syarat lainnya, memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, tidak pernah terlibat G30-S/PKI, bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam partai golkar, dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan pada tahapan penjaringan bakal calon ketua umum.
Selain persyaratan, juga dibahas mengenai tema kampanye, Aktualisasi Partai Golkar Membangun Negara Kesejahteraan. Adapun materi kampanye, antara lain, strategi konsolidasi menyeluruh, strategi memenangkan partai golkar dalam Pilkada 2017, Pilkada 2018, serta Pileg dan Pilpres 2019. Serta, bagaimana memperjuangkan visi Negara Kesejahteraan 2045, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bersatu, maju, modern, adil, dan sejahtera.
Selasa, 3 mei 2016 (Dw/Er)
