Asisten IV Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, DR. H. Ruslan Abu, SH., MH menerima kunjungan Kerja Komisi D DPRD Provinsi Riau di Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Selasa (8 Maret 1916).
DR. H. Ruslan Abu dalam sambutannya mengatakan, dalam hal kelembagaan, Penanganan Kawasan Metropolitan Mamminasata dibentuk Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mamminasata (BKSPMM) melalui SK Gubernur Sulsel dengan susunan kelembagaan yaitu Gubernur Sulsel sebagai Penasehat, Wakil Gubernur Sulsel sebagai Ketua, Kepala Bappeda sebagai Wakil Ketua, Sekretaris Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman serta anggota BKSPMM adalah Walikota/Bupati se wilayah Mamminasata.
“ Kawasan Stategis Nasional Mamminasata telah memiliki infrastruktur perkotaan yang cukup memadai antara lain Bandar Udara Internasional Sultan Hasanudddin, Pelabuhan Laut Soekarno Hatta, Jalan Trans Sulawesi dan Jalan Lingkar By Pass Mamminasata. Dengan demikian tingkat aksesibilitas regional, nasional maupun internasional cukup tinggi dari dan ke wilayah Mamminasata,” terangnya.
Ia menambahkan, Pemprov juga saat ini sedang membangun proyek Center Point of Indonesia (CPI). Proyek yang diharapkan menjadi poros akselerasi (RTRWN). Adapun visi Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah menjadi Kawasan Perkotaan terkemuka dan terdepan di Kawasan Timur Indonesia yang berwawasan internasional dan global bersendikan kearifan lokal. Sehingga potensi yang dimilikinya begitu besar baik dari segi ketersediaan infrastruktur maupun kondisi Sumber Daya Alamnya yang beragam.
“Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah Kawasan Perkotaan yang mencakup seluruh wilayah Kota Makassar, sebagian wilayah Kabupaten Maros, sebagian wilayah Gowa dan seluruh wilayah Takalar dengan total luas wilayah 2.473 km2 dengan total jumlah penduduk kurang lebih 2 juta jiwa” lanjutnya.
“Secara umum Kawasan Mamminasata merupakan pintu gerbang Pemprov Sulsel, bahkan Indonesia Bagian Timur, yang telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) berdasarkan PP nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wiayah Nasional pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia,” pungkas Ruslan Abu.
Sementara itu,Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Dr. H. Sunaryo mengatakan maksud dan tujuannya berkunjung ke Sulawesi Selatan adalah untuk mencontoh seperti apa strategi dan konsep Mamminasata. Rombongan berjumlah sekitar 15 orang.
Acara diakhiri penyerahan cendramata dari pihak Pemprov. Sulsel ke Komisi D DPRD Provinsi Riau.
Selasa, 8 Maret 2016 (Rs/Tn)
