Kalau ada kekusutan yang berlarut-larut dalam Negara maka yang terjadi adalah kelemahan kepercayaan rakyat pada pemerintahnya. Kepercayaan rakyat adalah modal utama bagi pemerintah dalam mengatur dan menata kelola semua aspek kehidupan dalam mengantar Negara menuju upaya menghadirkan kesejahteraan rakyat yang damai, tenteram, dan teratur. Siapakah yang paling bertanggung jawab agar hadir Negara yang baik dan tenteram itu? Pemerintah. Siapakah pemerintah itu? Mereka adalah pemimpin-pemimpin dan aparatnya.

Bila demikian kalau ada yang kusut, kacau dan amburadul dalam Negara maka kelemahan terbesar terletak di kepemimpinan yang ada. Karena mungkin kepemimpinan yang ada tidak kontemen (miskin pemahaman, pengalaman, visi pemerintahan dan manajemen). Akibatnya dia tidak mandiri (ragu, bingung, panik, mimpi mau menyenangkan semua pihak dan tidak mampu menjaga konsistensi).

Makin celaka lagi kalau para pemimpin tidak menyadari hal yang terjadi dan cenderung menikmati kesan publik bahwa dia ditekan oleh partai, oleh orang tertentu, LSM-lah, dll. Jadi yang disalahkan pihak lain.

Jangantiru konflik eksekutif dan legislatif di Provensi Antah-Berantah karena kondisi itu tidak baik menjadi contoh bagi negeri kita. Sebab, semua mau menang sendiri dan ngotot merasa benar sendiri. Eksekutifnya merasa DPRD mau mendikte eksekutif dan memasukkan point-pointh anggaran yang tidak di bahas dan tersedia sebelumnya alias seenaknya menambah anggaran dan satuan-satuan yang mestinya tidak boleh bagi di lakukan oleh DPRD . Tetapi , sebaliknya, DPRD merasa memiliki hak budgeter yang langsung melekat pada substansi tugas DPRD. Saling merasa benar, egois-sektoral tidak mengarah kepada kejelasan arah pemerintahaan menjadi penjebab ke tidakharmonisan itu yang pada gilirannya akan merugikan rakyat.

Oleh karena itu, masalah yang sangat mendasar adalah pemahaman tentang visi pemerintahaan, pengalaman teruji pemimpin, kondisional emosi yang terkendali menjadi penting karena kesalahan seorang pemimpin adalah kalo membuat dua blunder besar dalam kepemimpinan di pemerintahaan;

  1. Tidak bisa merawat kerjasama dengan DPRD karena ini menjadi satu kesatuan dalam pemerintahan.
  2. Sebagai pemimpin yang merasa bangga membuka kebobrokan anak buah dan masalah-masalah internal ke publik tanpa solusi. Adalah sebenarnya hal yang tabu terjadi.

Hal-hal tersebut membuat fenomena konflik di Provinsi Antah-Berantah tidak boleh ditiru oleh daerah lain, karena ada kesan terus-terus terjadi disharmonisasi dengan internal birokrat dipicu ketidakjelasan lelang jabatan dan lain-lain yang tidak linear. Mengandung tanda tanya, ada kesan tidak terawatnya hubungan antara lembaga, khususnya DPRD. Ada kesan kasar, sombong, dan tidak mengayomi, terlalu mengurui yang bisa saja tidk perlu terus mengibar emosi dan kemarahan yang seyogianya pemimpin harus sebagai bapak dan menyebarkan pola-pola kebijakan yang sangat santun.       

Ambon-Makassar, 27 februari 2015