KPK : Percepat Penataan Aset, Pemprov Harus Tempatkan Unit Kerja di Stadion MattoanginĀ 

blog-detail.jpg

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Akuntabilitas Percepatan Penanganan Covid 19 se Sulsel tahun 2020 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (30 Juni 2020).

Acara ini dihadiri Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka, Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe, Kajati Sulsel Dr Firdaus Dewilmar, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Arman Sahri Harahap, dan Sekprov Sulsel Dr Abdul Hayat Gani serta diikuti secara virtual Ketua Satgas Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria

Ketua Satgas Korsupgah KPK, Dian patria mengaku, Pemerintah Provinsi Sulsel harus menata dan menertibkan semua aset termasuk Stadion Mattoanging.

"Kami di KPK minta Pemerintah Provinsi Sulsel untuk menempatkan unit kerja terkait berkantor di kawasan Stadion Mattoanging Makassar, untuk memudahkan pengawasan dan menuntaskan stadion kebanggaan Sulsel ini", ungkap Dian. 

Ia menyebut sejauh ini masih banyak fasilitas umum maupun sosial yang harus ditata dan ditertibkan sehingga bisa dimamfaatkan secara maksimal. 

 "Masih banyak juga fasilitas umum dan fasilitas sosial yang lain yang harus ditata dan tertibkan", tambahnya.

Dian Patria juga mengaku pandemi covid-19 memberi dampak langsung terhadap keuangan daerah karena dominan anggaran dimamfaatkan kesana sementara penerimaan pajak berkurang. 

"Pandemi Covid 19 pasti memberi dampak langsung terhadap keuangan daerah karena pemotongan anggaran di daerah sampai 50 persen, serta penerimaan dari pajak berkurang sehingga berpangaruh pada kegiatan pemerintah di daerah", tutupnya 

Pada kesempatan ini juga dilakukan MoU antara Kejaksaan Tinggi Sulsel dengan Pemerintah Provinsi Sulsel tentang Penanganan Kasus Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Selasa, 30 Juni 2020 (Dikominfo)

Register For Vote