Terapkan MoU Tanda Tangan Elektronik yang Pertama di Indonesia, Pemprov Sulsel Libatkan Seluruh Kab/Kota

blog-detail.jpg

Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah dan seluruh bupati/wali kota se-Sulsel akan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait perlindungan informasi dan transaksi elektronik.

Penandatanganan MoU tersebut rencananya akan dilaksanakan di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis besok (25/4/2019).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SP) Sulsel, Andi Hasdullah yang menjadi leading sektor kegiatan ini menjelaskan, selain penandatanganan MoU itu juga akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) antara Kadis Kominfo SP Provinsi Sulsel, Kominfo kabupaten/kota serta Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan BSSN terkait penerapan tanda tangan elektronik untuk dokumen-dokumen pemerintahan. Kegiatan ini juga akan dirangkaikan dengan Jambore Inovasi Pelayanan Publik 2019.

Menurut rencana, kegiatan tersebut akan dihadiri unsur dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kepala BSSN, dan sejumlah gubernur, bupati dan walikota se-Sulsel.

"Penandatanganan MoU dan PKS yang akan dilaksanakan ini merupakan trobosan yang pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia," kata Andi Hasdullah.

"Ini satu terobosan yang kita lakukan dimana Pemprov Sulsel dapat melibatkan seluruh kab/ko secara serentak yang pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia," ungkap Andi Hasdullah.

Andi Hasdullah menanbahkan ada hal penting yang akan dicapai dari kegiatan tersebut. Pertama adalah munculnya pemahaman dan kesadaran pemerintah daerah bahwa security sistem TIK sangat penting dan strategis. "Jika sistem IT yang sudah dirancang menggunakan anggaran yang cukup besar tidak dilengkapi dengan security sistem yang baik, bisa lumpuh dalam sekejap jika ada serangan hacker," ungkapnya.

Lebih jauh dia mengemukakan, bahwa BSSN mengapresiasi upaya Dinas Kominfo SP Sulsel yang selama ini memberi perhatian pada sistem keamanan siber. Karenanya, instansi tersebut akan diberi bantuan berupa satu paket peralatan honypod yang bisa menangkal serangan hacker terhadap sistem IT pemerintah.

"Jadi kalau ada serangan hacker, bisa dialihkan ke hanypod, semacam penangkal. Kita sudah siapkan satu ruangan untuk peralatan tersebut," ungkapnya.

Selain itu, Pemprov Sulsel pada tahun 2020 mendatang juga mendapatkan satu paket kegiatan berupa pembentukan Computer Security Insident Respon Team Mandiri (CSIRT). Jadi kalau ada serangan IT atau kerusakan sistem, sudah ada tim nantinya yang bisa menanggulangi.

Khusus untuk penerapan dan tindak lanjut tanda tangan elektronik, Andi Hasdullah menekankan bahwa dgn MOU ini kita pastikan terkait dengan tanda tangan digital tidak ada lagi kabupaten/kota yang ketinggalan.

Untuk kesiapan kegiatan besok, hari ini, Rabu (24/4/2019) tim advance dari BSSN sudah berada di Makassar untuk bersama sama mempersiapkan acara tersebut.

Rabu, 24 April 2019 (Er)

Register For Vote