Sarana
Skip to main content
 

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Sekretariat Daerah , Sekretariat DPRD , Inspektorat, 23 Dinas Tipe A, 5 Badan Daerah, dan 1 Badan Penghubung. Sesuai yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023.

  • Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD.
  • Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.
  • Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah.
  • Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, dan Inspektur bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut sebagai fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Sumber : Ruang Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023. (Dapat di Klik disini)