Makassar, sulselprov.go.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) berkomitmen penuh untuk mencegah dan mempercepat penurunan kasus stunting atau pertumbuhan yang terhambat pada anak akibat kurang gizi kronis, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025.
Kepala Bappelitbangda, Setiawan Aswad, menegaskan hal ini dalam dialog interaktif bertema “Gizi dan Pencegahan Stunting” yang diadakan pada Kamis, 17 April 2025, di Hotel Grand Town, Makassar.
Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Nike Frans dari United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) untuk wilayah Sulawesi dan Maluku yang merupakan badan PBB yang fokus pada kesejahteraan anak, Direktur Jenewa Institute Surahman Said, Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan M. Ishaq Iskandar, serta akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Djunaidi M. Dachlan.
Setiawan Aswad menjelaskan bahwa pencegahan stunting menjadi prioritas utama Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Langkah tersebut diwujudkan dengan memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam rangka memperluas intervensi gizi dan kesehatan.
“Sesuai arahan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, pencegahan dan penurunan angka stunting akan menjadi prioritas utama dalam lima tahun ke depan, seperti yang tercantum dalam RPJMD tahun 2025, dengan meningkatkan sinergi antara pemerintah dan pihak swasta sebagai langkah memperkuat intervensi pencegahan stunting dan gizi buruk di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bappelitbangda akan memantau pelaksanaan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan serapan anggaran melalui aplikasi e-monev serta situs resmi mereka. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas program di 24 kabupaten/kota di Sulsel.
“Bappelitbangda, sebagai koordinator Aksi Konvergensi OPD Pemprov Sulsel, akan melakukan monitoring, evaluasi, dan memberikan penilaian terhadap kinerja 24 kabupaten/kota dalam pencegahan dan penanganan stunting,” imbuhnya.
Provinsi Sulawesi Selatan menurut SSGI 2024 angka stunting turun dari 27,4 persen menjadi 23,3 persen.
Adapun di mana target prevalensi stunting Provinsi Sulsel dari baseline 2023 sebesar 27,4 persen dengan target sebelumnya 2025 sebesar 23,9 persen. Adapun untuk 2045 sebesar 6,1 persen.
Kerja keras dan konsitensi Inovasi Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan membuahkan hasil dari tahun 2020-2024 berupa pendampingan gizi desa dan intervensi gizi 1000 HPK berupa PMT lokal balita dan ibu hamil, multivitamin, pemberian tablet tambah darah bagi rematri dan ibu hamil.
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, M. Ishaq Iskandar menyebutkan bahwa pola hidup sehat, seperti menghindari rokok yang dapat berdampak pada risiko stunting dan mencukupi kebutuhan gizi anak, merupakan langkah mendasar dalam mencegah stunting. Ia juga menyoroti pentingnya literasi kesehatan di masyarakat.
“Pola hidup sehat merupakan cara paling sederhana untuk mencegah dan menurunkan stunting. Misalnya, di lapangan, ditemukan bahwa masyarakat dengan ekonomi menengah di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan memiliki anak yang mengalami stunting, meskipun tergolong warga ekonomi menengah. Hal ini disebabkan orang tua tidak memenuhi kebutuhan gizi anak serta tidak menerapkan pola hidup sehat. Jadi, tidak semua keluarga dengan kondisi ekonomi rendah mengalami stunting,” jelas M. Ishaq Iskandar.
Oleh karena itu, Ishaq menegaskan perlunya sosialisasi mengenai pentingnya komunikasi perubahan perilaku di masyarakat.
"Sehingga dialog interaktif bersama media dapat menyampaikan literasi tentang pola hidup sehat serta pencegahan dan penurunan stunting," harapnya.
Melalui dialog ini, Pemprov Sulsel berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait pola hidup sehat dan pencegahan stunting, demi menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. (*)
