Makassar, sulselprov.go.id - Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor Dinas Ketapang Sulsel, Selasa, 25 Februari 2025.
GPM merupakan salah satu langkah strategis Pemprov Sulsel dalam mendukung Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Khususnya dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Program ini bertujuan untuk menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang periode penting seperti HBKN. Serta, upaya konkret dalam mengendalikan inflasi di Sulsel.
Pada rakor tersebut, berbagai pihak terkait dilibatkan, termasuk instansi pemerintah, pelaku usaha, serta distributor bahan pangan. Rapat ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah strategis guna memastikan kelancaran distribusi pangan dan menjaga harga tetap stabil di tengah meningkatnya permintaan selama Ramadhan dan Idul Fitri. Dinas Ketapang Sulsel sendiri rencananya akan menggelar GPM yang bertempat di pelataran Kantor Dinas Ketapang Sulsel, Jalan Ir. Ratulangi pada tanggal 27-28 Februari 2025 mendatang.
Dalam arahannya, Kepala Dinas Ketapang Sulsel Andi Muhammad Arsjad menyampaikan bahwa hal yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana tetap bisa melakukan fungsi dan peran masing-masing. Baik sebagai pemerintah, mitra pemerintah, atau penyedia dalam upaya stabilisasi pasokan harga. Apalagi, menjelang HBKN Ramadan dan Idul Fitri.
"Kalau kita berangkat dari pengalaman yang lalu-lalu, biasanya di momen ini permintaan masyarakat meningkat. Dan tentunya, kalau permintaan meningkat, biasanya harga-harga naik. Apalagi, kemarin ada kebijakan bagaimana harga gabah itu dinaikkan, ini bisa menjadi pemicu untuk komoditi-komoditi yang lain," kata Arsjad.
Berdasarkan rilis terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sulsel tahun ke tahun (y-to-y), yakni Januari 2025 terhadap Januari 2024 sebesar 0,10 persen atau cukup baik. Namun hal tersebut, kata Arsjad, tidak boleh membuat cepat senang dan puas, karena inflasi itu terjadi bukan pengaruh deflasi di sektor pangan, tetapi deflasi yang terjadi di sektor lain, yaitu listrik.
"Kebijakan pemerintah dengan diskon listrik ternyata berpengaruh sekali terhadap kondisi inflasi, termasuk di Sulawesi Selatan. Dengan berakhirnya kebijakan diskon listrik tersebut di bulan depan, ditambah lagi dengan kenaikan harga gabah, dan akan memasuki bulan Ramadan, maka harga pangan tentu berpotensi untuk ikut bergerak," tambahnya.
Oleh karena itu, Asyad mengajak para pemangku kepentingan yang hadir dalam rakor untuk mencermati kondisi tersebut.
"Bahwa ada fenomena yang terjadi dan ini tidak bisa sendiri-sendiri kita hadapi, harus sama-sama kita pikirkan yang harus dilakukan. Inilah sebabnya saya mengajak kita semua, karena ada tantangan yang akan kita hadapi ke depan dan itu butuh dukungan dari kita sekalian," lanjutnya.
Arsjad berharap dengan adanya ide, kritik, saran, dan masukan dari peserta rakor tersebut dapat menjadi bagian penting dalam menghadirkan ketahanan pangan bagi masyarakat, khususnya di Sulsel.
"Saya ucapkan terimakasih karena bersedia hadir dan memberikan kontribusi penting dalam upaya kita menjaga stabilitas harga melalui Gerakan Pangan Murah nanti. Kita tentunya berangkat dari niat yang baik. Saya yakin dan percaya, Insya Allah, ini bermanfaat bagi masyarakat dan bernilai ibadah," pungkasnya. (*)
