Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulawesi Selatan (Sulsel) merilis data realisasi pajak tahun 2015. Dimana, realisasi pajak pada 2015 mencapai Rp 6.083.040.053.906 dengan target Rp 6.430.880.289.296 atau mencapai 94.59 persen.
Itu terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Rp 3.248.053.469.815 dengan target Rp 3.432.698.249.296 atau 94.62 persen. Selanjutnya, realisasi dana perimbangan Rp 1.590.754.389.411 dengan target Rp 1.740.160.455.000 atau 91.41 persen. Serta, realisasi pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 1.244.232.194.680 atau 98.90 persen.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Tautoto Tanaranggina megungkapkan, yang menarik adalah perbandingan realisasi pajak antara tahun 2014 dan 2015. Dimana, realisasi pajak mengalami kenaikan dari Rp 5.503.161.406.066 pada 2014 menjadi Rp 6.083.040.053.906.
"Mengalami kenaikan Rp 579.878.647.840 miliar atau naik 10.54 persen. Dengan begitu, visi misi Dispenda untuk meningkatkan pajak sebesar 10 persen," ungkapnya di ruang rapat Dispenda Sulsel, Kamis (25/2/2016).
Khusus PAD, lanjutnya, kita berhasil mencapai kenaikan 7.23 persen dari tahun 2014 ke 2015, yakni Rp 3.029.122.238.496 menjadi Rp 3.248.053.469.815.
Tautoto melanjutkan, realisasi pajak daerah sebesar Rp 2.902.245.606.671 dengan target Rp 3.067.502.651.500 atau 94.61 persen. "Yang menarik PKB (pajak kendaraan bermotor) mencapai realisasi 100.37 persen atau Rp 907.689.644.229 dengan target Rp 904.284.250.000," sebutnya.
Namun, kata dia, dari target bea balik nama kendaraan bermotor BBN-KB) yang mencapai Rp 1.105.290.000.000 hanya mencapai Rp 963.103.162.949 atau hanya 87.14 persen. "Ini berkaitan dengan daya beli masayarakat dan pengaruh ekonomi nasional. Ternyata, GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) menciptakan model kendaraan baru, seperti Ayla, Agya, dan Datsun Go yang harganya di bawah Rp100 juta sehingga masyarakat banyak beli begitu. Terbukti, jumlah kendaraan meningkat, tetapi balik nama yng menurun," terangnya.
Sementara, realisasi PBB-KB (pajak bahan bakar kendaraan bermotor) Rp 535.328.784.366 dari target Rp 542.847.901.500 atau 98.61 persen. "Itu disebabkan pemerintah menurunkan harga bbm yang sangat signifikan memperngaruhi karena ini kan bagi hasil," ujar Tautoto.
Ia menambahkan, realisasi pajak air permukaan mencapai 95.34 persen, yakni sebesar Rp 99.183.069.526 dengan target Rp 105.080.500.000. Menurutnya, ini dipengaruhi debet air yang kurang dari 24 kabupaten/kota. "Yang memberi kontribusi sangat besar adalah PT Vale yang mengurangi produksinya karena harga nikel turun sehingga pemakaian air permukaan menjadi berkurang serta penggunaan air Bakaru yang debetnya juga berkurang karena musim kemarau," ungkapnya.
Disebutkannya, realisasi pajak rokok mencapai 96.64 persen pada 2015. Dimana, pajak rokok mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2014 ke 2015, yakni dari Rp 244.656.580.689 menjadi Rp 397.040.724.601 atau naik 62.28 persen.
Kamis, 25 Februari 2016 (Srf/Ht)
