Makassar, sulselprov.go.id - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan 2025–2027.
Acara yang berlangsung secara virtual di Ruang Toraja, Kantor Gubernur Sulsel, pada Senin, 26 Mei 2025, ini diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulsel dan diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Dalam sambutannya, Jufri Rahman menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menyusun Peta Jalan Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan tahun 2025–2027 sebelum disampaikan dalam High-Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Sulsel.
"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan 2025–2027. Kita mengapresiasi Bank Indonesia yang telah melaksanakan rapat pembahasan roadmap ini," ujar Jufri Rahman.
Ia menambahkan bahwa faktor-faktor pemicu inflasi cenderung sama dari tahun ke tahun, seperti konsumsi rumah tangga, perubahan tarif listrik, harga emas, dan komoditas cabai.
"Salah satunya, dari konsumsi rumah tangga. Biasanya dari listrik, jika ada kebijakan perubahan tarif listrik. Pemicu lainnya, dari emas," sebutnya.
Diharapka adanya referensi pengendalian inflasi yang mencakup hulu, antara, dan hilir, sehingga dapat diambil langkah mitigasi yang tepat dalam pengendalian inflasi.
"Kita berharap ada referensi pengendalian inflasi dari hulu, antara, dan hilir. Sehingga ada langkah mitigasi untuk pengendalian inflasi," sebutnya.
TPID Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari berbagai instansi, termasuk Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan lainnya. Sinergi antarinstansi ini diharapkan dapat memperkuat strategi pengendalian inflasi di wilayah Sulawesi Selatan. (*)
