Kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat. Pemprov Sulsel pun sangat menyadari itu.
Selama ini, fasilitas dan layanan kesehatan sudah cukup mumpuni. Namun, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah bersama wakilnya, Andi Sudirman Sulaiman ingin itu lebih maksimal. Salah satu upayanya dengan menghadirkan program Rumah Sakit Regional (RSR).
Targetnya, selama lima tahun memimpin Sulsel, enam RSR hadi untuk memberi layanan kesehatan bagi masyarakat. Jika itu terwujud, pasien dari daerah tak perlu repot ke Makassar.
Rencana pembangunan RSR ini sudah tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disepakati DPRD dan Gubernur pada Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Senin 11 Februari 2019 silam. Di tahun pertama pemerintahan ini, Pemprov Sulsel rencana membangun dua rumah sakit regional tersebut yakni di Kabupaten Bone dan Kota Palopo.
Namun, khusus RS Regional di Kota Palopo diperkirakan tidak akan selesai dalam satu tahun anggaran. Makanya harus dengan sistem multiyears.
Berdasarkan hasil analisa, anggaran yang dibutuhkan untuk satu rumah sakit sebesar Rp71 miliar. Di Kota Palopo, RSR rencananya akan dibuat menjadi RS tipe B plus. Nantinya akan punya fasilitas 200 tempat tidur. Tentu ditunjang fasilitas kesehatan (Faskes) teranyar.
Sementara RS Regional di Bone dirancang menjadi tipe C dengan fasilitas 100 tempat tidur. Lalu RS Regional Palopo butuh anggaran Rp150 miliar karena di sana nanti tipe B plus dengan 200 tempat tidur.
Meski begitu, khusus untuk RS Regional Palopo, anggaran yang ada saat ini belum cukup, sehingga diperlukan tambahan di APBD Perubahan 2019. Guna menjamin ketersediaan alokasi anggaran, Dinkes mengusulkan paket multiyears project.
Rencana itu pun disetujui Gubernur Sulsel. Selain itu, perampungan pembangunan fisik pun akan lebih mudah lantaran tak perlu melalui lelang berkali-kali.
RSR Palopo akan menggunakan lahan yang lebih sempit, sehingga rencannya bangunan akan menjulang tujuh lantai. Sementara RSR di Kabupaten Bone hanya bertipe C dengan fasilitas 100 kamar, dengan luas lahan empat hektare lebih.
Terkait lahan untuk pembangunan dua rumah sakit tersebut, sejauh ini dinilai tidak ada persoalan.
Di Kabupaten Bone, Pemprov Sulsel melalui Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Sulsel harus mengangarkan Rp2 miliar lebih untuk membeli tanah warga seluas 4,7 hektare.
Kepala Dinas PKPP Sulsel, Andi Bakti Haruni menerangkan, pembebasan lahan itu berjalan lancar. Sebanyak 19 bidang dari 17 pemilik lahan di Desa Mappesangka, Kecamaran Ponre Ponre, telah menyepakati harga dan sudah dilakukan pembayaran 22 April lalu.
Sementara untuk lokasi pembangunan RSR di Kota Palopo, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel juga telah melakukan pensertifikatan ulang untuk lahan eks klKantor Bina Marga di Jalan Imam Bonjol. Sertifikat sebelumnya hanya seluas 8.000 meter persegi. Sementara dalam feasibility study mencatat luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan RS tipe B itu 1,5 hektare.
Alasan itu, sehingga Diskes Sulsel bersama Asisten III Bidang Administrasi melakukan pengukuran kembali lokasi dan mengajukan sertifikasi tanah ke BPN.
Selain menggenjot pembangunan RSR di Palopo dan Bone, Pemprov Sulsel juga menghadirkan RSR di Kota Parepare namun tidak ditangani sepenuhnya oleh Pemprov Sulsel.
Untuk pembangunan rumah sakit yang akan dibernama RS Hasri Ainun Habibi Parepare hanya melalui skema penyerahan bantuan keuangan sebesar Rp75 miliar ke Pemkot Parepare.
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah berupaya menghadirkan RSR di beberapa kabupaten/kota, tujuannya
untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyaraka. Khususnya RS Tipe B, agar lonjakan pasien tidak terjadi dan terputus di Kota Makassar.
Khusus untuk RS Hasri Ainun Habibie, nantinya akan melayani pasien dari Kota Parepare dan sekitarnya. Seperti Barru, Sidrap, Pinrang, dan kabupaten lain. (yusriadi)
