Makassar, sulselprov.go.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) tercatat telah melakukan transaksi secara daring dengan nominal Rp 60,468 miliar. Angka tersebut menjadi tertinggi ketiga di antara Pemda yang lain di Indonesia. Data tersebut berdasarkan hasil penilaian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP) terhadap 15 Pemerintah Daerah dengan Total Transaksi Terbesar (Toko Daring) per tanggal 25 November 2022.
Anggaran Pemprov Sulsel tersebut dibelanjakan melalui 2 (dua) market place, yaitu aplikasi BajuBodo dan Mbizmarket yang merupakan platform yang membuka ruang bagi pelaku usaha untuk bisa menjadi penyedia barang dan jasa bagi pemerintah, sehingga dapat mengakses belanja daerah. Saat ini, total ada sekitar 1.059 pelaku usaha yang telah terdaftar pada aplikasi BajuBodo, yang merupakan aplikasi yang dikembangkan Pemprov Sulsel.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov. Sulsel, Asrul Sani menyampaikan bahwa program nasional terkait dengan belanja melalui toko daring dan katalog lokal merupakan salah satu rekomendasi dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
"Jadi kita belanja melalui toko daring, belanja yang sampai dengan dua ratus juta, khususnya pengadaan-pengadaan rutin, seperti makan-minum, alat tulis kantor dan sebagainya. Jika selama ini kita lakukan secara manual, sekarang sudah masuk di toko daring. Otomatis dari sisi akuntabilitasnya sudah bagus dan tercatat semua, jadi gampang kita lakukan monitoring dan evaluasi," kata Asrul Sani melalui sambungan telepon, Senin (5/12/2022).
Transaksi yang dicatatkan oleh Pemprov Sulsel melalui LKPP ini, kata dia, mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Tahun sebelumnya masih kecil sekali, mungkin hanya sekitar berapa juta saja belanja di market place. Bahkan kalau kita lihat di toko daring LKPP sekarang, nilai pasti transaksi kita sudah berada di angka delapan puluh dua miliar," jelasnya.
Meskipun berkaitan dengan belanja kebutuhan pemerintah, namun pihaknya terus berupaya mendorong usaha-usaha mikro atau home industri untuk bisa ikut masuk.
"Misalnya, makan-minum sebisa mungkin kita akan dorong masuk melalui market place, terlibat dalam belanja pemerintah. Apalagi sekarang regulasinya dipermudah. Kita harapkan semua pelaku-pelaku usaha mikro dan home industri itu masuk dan terlibat," pungkasnya. (*)
