website resmi pemerintah provinsi sulawesi selatan http://sulselprov.go.id

Bendungan Karalloe Harus Rampung Sebelum 2020

  • 55 pengunjung
  • 5 hits
  • 20 Apr 2017
Bendungan Karalloe Harus Rampung Sebelum 2020

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mochammad Basuki Hadimuljono bersama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo melakukan peninjauan ke Bendungan Karalloe di Jeneponto, Rabu (19/4).

Kehadiran dua orang penting itu memberi pengaruh positif bagi pembangunan bendungan Karalloe yang selama ini agak tersendat akibat terkendala pembebasan lahan. Berdasarkan schedule, pembangunan bendungan itu seharusnya sudah rampung Desember 2017 ini. Namun hingga April ini, progres pekerjaan masih kisaran 20 persen. Padahal pembangunannya sudah dimulai sejak 2013 lalu. 
Karena kondisi itu, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang meminta perpanjangan kontrak pekerjaan.

Disela-sela peninjauan, Menteri PUPR berharap Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Agus Setiawan dan Kepala Satker SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Pompengan-Jeneberang, Ansar untuk menggenjot pekerjaan dan memberi toleransi perpanjangan waktu.
"Kami berharap bendungan ini bisa rampung sebelum 2020 mendatang," Basuki.
Dia pun menantang Balai Besar membuat site plab terbaru dalam dua minggu ke depan. 

"Kira harus bekerja lebih cepat dan lebih keras. Saya minta dibuatkan site plan terbaru dalam dua minggu ke depan. Saya tunggu yah," kata Basuki. 

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mendukung percepatan penyelesaian Bendungan Karalloe. Alasannya, kehadiran bendungan itu sudah sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya yang bermukim di sekitar kawasan itu.  Kehadiran Bendungan Karalloe akan memberi cukup banyak manfaat. Mulai menjamin ketersediaan air baku, sumber air bagi areal persawahan, meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu destinasi wisata jika dikembangkan dengan baik.

Kamis, 20 April 2016 (Ytm/Yy)

Terkait

    • 1544 pengunjung
    • 1505 hits
    • 13 01 2016

    Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) RI, Ilyas Asaad mengatakan pihak kementerian membentuk sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru di Sulawesi Selatan (Sulsel). Selengkapnya.

    • 829 pengunjung
    • 898 hits
    • 22 01 2016

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan akan berupaya mendorong percepatan akses keuangan di daerah. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat rapat bersama OJK pada 15 Januari lalu. Selengkapnya.

    • 694 pengunjung
    • 694 hits
    • 18 01 2016

    Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH  mengatakan, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan TNI AD sebelumnya telah bekerja sama dalam meningkatkan produksi beras. Hal tersebut membuat perekonomian Sulsel tidak ikut turun saat kondisi perekonomian Indonesia sedang mengalami penurunan.

    Selengkapnya.

menu lainnya