Makassar, sulselprov.go.id - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan, A. Winarno Eka Putra, menyambut penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Urusan Persandian yang digelar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, Selasa, 19 Agustus 2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan Daerah BSSN, yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpres Nomor 28 Tahun 2021 tentang BSSN, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Turut hadir dalam acara ini Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel, Andi Winarno Eka Putra serta para narasumber yang membawakan materi teknis.
Dalam sambutannya, Danang Jaya mengapresiasi dukungan penuh Pemprov Sulsel terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.
“Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan karena sudah mengizinkan kami melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah pada tahun 2025 ini," ujarnya.
Danang menegaskan bahwa Bimtek ini memiliki peran penting untuk meningkatkan kesiapan pemerintah daerah menghadapi ancaman siber yang kian kompleks, terutama dalam melindungi data strategis. Termasuk di daerah-daerah baru seperti yang ada di Papua.
Sementara itu, Kadis Kominfo-SP Sulsel, A. Winarno Eka Putra, menekankan pentingnya posisi Sulsel sebagai pusat pengembangan teknologi informasi dan persandian di Kawasan Timur Indonesia.
“Sulsel tepat disebut sebagai hub Indonesia Timur," sebutnya.
Menurut Winarno, pengalaman menghadapi serangan siber beberapa tahun lalu menjadi pelajaran berharga bagi Sulsel. Kini, Pemprov semakin sigap dengan sistem pengelolaan data, tanda tangan elektronik, dan penguatan tata kelola keamanan informasi.
"Beberapa tahun lalu, kita pernah mengalami serangan data yang berdampak cukup serius," tambanya.
Demikian juga, berkat penguatan yang dilakukan, termasuk dukungan Prof. Zudan, yang saat itu menjabat sebagai PJ Gubernur Sulsel sekaligus dan Ketua Korpri dan saat ini menjabat kepala BKN. Saat ini Pemprov Sulsel sudah lebih siap dalam hal pengelolaan data dan tanda tangan elektronik.
Ia menambahkan bahwa di era digital, informasi merupakan aset strategis yang harus dijaga dari ancaman kebocoran, penyalahgunaan, hingga serangan siber yang dapat mengganggu layanan publik maupun stabilitas pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, Winarno berharap dapat:
1. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah tentang pentingnya keamanan informasi.
2. Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan BSSN dalam membangun sistem pengamanan siber yang andal.
3. Mendorong perangkat daerah untuk menerapkan standar pengamanan informasi sesuai regulasi yang berlaku.
“Saya mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga ilmu, wawasan, dan rekomendasi yang diperoleh dapat langsung diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah masing-masing,” pungkasnya. (*)
