Makassar, sulselprov.go.id - Pj Sekprov Andi Muhammad Arsjad membuka secara resmi Forum Perangkat Daerah Lingkup Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Sulsel, yang dilaksanakan di Hotel Novotel, Kamis, 21 Maret 2024.

Menurut Arsjad, forum perangkat daerah ini merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan untuk menemukan, mempertemukan program-program yang menjadi usulan kabupaten kota, program-program usulan dari provinsi dan juga pusat.

"Jadi ini adalah forum sinkronisasi dan kita berharap bahwa ke depan renja yang disusun oleh pemerintah provinsi sudah mengakomodir apa yang menjadi program prioritas dari kabupaten kota kemudian juga apa yang menjadi instruksional dari pemerintah pusat," ucap Arsjad sekaligus membuka kegiatan tersebut.

Selain itu, kata Arsjad tidak semua urusan, semua tugas bisa kita danai dari kabupaten kota demikian pula provinsi karena terbatas. Sehingga, kata Arsjad, kita butuh bagaimana menyampaikan usulan-usulan kita nantinya.

"Jadi, melalui forum inilah yang menjadi suplemen untuk renja kita dalam satu tahun ke depan untuk tahun 2025," kata Arsjad yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel.

"Kita berharap agar RKPD tahun 2025 ketahanan pangan ini bisa menjadi salah satu issue strategis bisa menjadi fokus yang menjadi perhatian ke depan untuk tahun 2025," terangnya.

Ia pun menambahkan, jika kita paham bersama bahwa persoalan pangan itu adalah urusan yang wajib yang harus dipastikan pemenuhannya yang tidak hanya secara kuantitas tetapi juga secara kualitas dan itu harus merata dan berkesinambungan.

Untuk itu, mantan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sidrap itu mengatakan, forum perangkat daerah ini menjadi forum yang sangat strategis dan dihadiri langsung oleh Biro Perencanaan Bapanas serta dari pemerintah kabupaten kota dan juga unsur dari pemprov sendiri.

"Berbicara ketahanan pangan, saya rasa kita tidak berbicara tentang bagaimana ketersediaannya saja. Tetapi, kita juga berbicara bagaimana keterjangkauannya dan saat ini, kita fokus pada bagaimana di hulunya memastikan upaya ketersediaan dalam hal ini produksi dan juga bagaimana meningkatkan cadangan pangan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota," ungkap Arsjad.

Sementara untuk keterjangkauannya, lanjut Arsjad, pemprov tetap mengandalkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

Seperti diketahui GPM ini menjadi salah satu langkah yang sangat efektif sekali yang salah satu instrumen andalan dari Pemprov Sulsel dalam rangka pengendalian harga.

"Dan ini mampu mengangkat pemprov terhadap tingkat pengendalian inflasi dan kita berada di bawah nasional dan Alhamdulillah mudah-mudahan gerakan ini bisa kita lanjutkan terus dan gerakan yang menjadi terobosan dan menjadi contoh tingkat nasional yang dimana, GPM ini kita lakukan secara massif serentak di 24 kabupaten kota dan tidak mengenal momen ramadhan saja," ujar Arsjad.

Selain itu, biasanya momen Ramadan diikuti dengan kenaikan harga. "Alhamdulillah, harga-harga yang kita lihat cukup terjangkau. Walaupun ada kenaikan, kita pastikan bahwa secara nasional harga komoditi pangan pokok Sulsel jauh lebih rendah dari rata-rata nasional," terangnya.

Untuk itu, ke depan upaya ketahanan pangan tetap upaya fokus untuk menjaga bagaimana ketersediaan, keterjangkauan, dan bagian distribusi pasokan dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana membangun komunikasi yang efektif dan menguntungkan semua unsur pihak yang terkait bagi mitra Pemprov seperti, Bulog, mitra-mitra penyedia lain dan tentu pihak-pihak penyedia yang kompeten lainnya. (*)