Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop-UKM) Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal mengatakan anggaran pemerintah untuk pembinaan UKM sangat terbatas.
"Bayangkan ada sekitar 916 ribu UKM di Sulsel, untuk pembinaan dibutuhkan anggaran hingga triliunan rupiah, sementara anggaran kita sangat terbatas," kata Abdul Malik yang ditemui disela Gebyar UKM yang digelar di Makassar, Kamis. (23/11/17)
Ia mengatakan, untuk tahun 2017 anggaran yang dikucurkan Pemprov Sulsel sekitar Rp30 miliar."Dengan anggaran tersebut kami hanya mampu melatih 3.144 kelompok tahun ini," kata dia.
Sementara di tahun 2018 mendatang, anggaran tersebut akan semakin kecil, yakni hanya Rp7 miliar.
"Kelompok yang bisa kita bina tahun depan akan jauh berkurang, mungkin sekitar 500 kelompok usaha," lanjutnya.
Untuk menyiasati minimnya anggaran ini, kata dia, pihaknya akan semakin giat melibatkan BUMN maupun perbankan dalam upaya pembinaan ini.
"Memang butuh peran pihak lain. BUMN dan perbankan mesti mendampingi UKM. Khususnya terkait akses permodalan, pelatihan bisnis tentang pengemasan produk, perluasan pasar dan sebagainya," tuturnya.
Ia juga berharap skim kredit ultra mikro (UMi) bisa segera kucur di Sulsel. Program kredit baru ini, menurutnya, telah dijalankan sejumlah BUMN, seperti PT Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, dan sebagainya. Dengan pinjaman maksimal Rp 10 juta dan tanpa agunan.
"Sulsel belum dapat program ini. Kami harap akhir tahun ini sudah bisa masuk atau awal tahun depan," pungkasnya.
Kamis, 23 November 2017 (Srf/Na)
