Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKP2) Sulsel, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48 miliar lebih untuk fasilitas dan pengembangan infrastruktur permukiman. Meliputi, Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan sarana persampahan, sarana drainase, dan pembangunan jaringan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM).
Kepala Dinas PKP2 Sulsel, Andi Bakti Haruni, mengatakan, akan dibangun RTH di beberapa titik tahun ini. Antara lain di kawasan Rumah Jabatan Gubernur, di Center Point of Indonesia (CPI), dan di seluruh kabupaten/kota se Sulsel.
"Kami juga akan membantu Dinas Pendidikan Sulsel, untuk menata RTH di sekolah-sekolah. Sehingga, nampak ada perbedaan saat kewenangan SMA/SMK masih ada di kabupaten dan di provinsi. Ini akan dilakukan secara bertahap," ungkap Andi Bakti, pada Pemaparan Program Kerja Strategis SKPD Lingkup Pemprov Sulsel, yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Sulsel, Selasa (14/2).
Menurut Andi Bakti, luasan RTH yang dibangun memang tidak seberapa. Tapi, diharapkan bisa mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk membangun RTH secara mandiri.
"Hampir di semua daerah, ada RTH yang dibangun pemerintah provinsi. Misalnya di Bone, Sidrap, Gowa, dan lain-lain," lanjutnya.
Selain fasilitas dan pengembangan infrastruktur permukiman, Dinas PKP2 Sulsel juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp 7 miliar lebih untuk program fasilitas dan pembinaan perumahan dan kawasan permukiman. Meliputi, penyusunan prototype rumah korban bencana, sertifikasi tenaga ahli perumahan, sosialisasi Undang-undang Perumahan, dan penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
"Ada juga lima Satker yang mengelola dana APBN," ungkapnya.
Ia menjelaskan, Satker Pengembangan Kawasan Permukiman mengelola dana APBN sebesar Rp 65 miliar. Anggaran tersebut untuk pembangunan dan pengembangan kawasan kumuh perkotaan, pembangunan dan pengembangan kawasan kumuh perdesaan, dan penataan infrastruktur berbasis masyarakat. Adapun Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mengelola anggaran Rp 72 miliar lebih untuk tiga kegiatan. Antara lain, pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan, SPAM Berbasis Masyarakat, dan SPAM Kawasan Perkotaan terfasilitasi.
"Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman mengelola mengalokasikan Rp 177 miliar, untuk pembangunan IPLT Sinjai dan Takalar, pembangunan sistem pengelolaan drainase, pembangunan TPA sampah di Kota Palopo, Maros, dan Toraja Utara, dan pembangunan TPS 3R Kabupaten Bone," paparnya.
Satker lainnya adalah Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan, menganggarkan Rp 22 miliar, dengan tiga rencana kegiatan tahun ini. Penataan bangunan kawasan strategis, revitalisasi kawasan tematik perkotaan, dan fasilitasi pemanfaatan ruang terbuka publik. Sementara, Satker Penyediaan Perumahan akan membangun rumah khusus di Kabupaten Selayar, Luwu Timur, dan Luwu Utara, serta pembangunan rumah susun di Kabupaten Bone, Toraja Utara, dan Gowa.
"Satker Penyediaan Perumahan menganggarkan Rp 170 miliar untuk kegiatannya," imbuhnya.
Andi Bakti menambahkan, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari juga akan dimulai tahun ini. Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 58 miliar.
"Pembangunan IPAL Losari ini membutuhkan anggaran triliunan, dan tahun ini tersedia Rp 58 miliar dari APBN. Pemerintah Kota Makassar, bertanggung jawab dalam hal pembebasan lahannya," kata Andi Bakti.
Selasa, 14 Februari 2017 (Dw/Rs)
