Gubernur Sulsel, DR. H.Syahrul Yasin Limpo,SH.,M.Si.,MH telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sulsel Tahun Anggaran 2017. DIPA 2017 diserahkan langsung Presiden RI Joko Widodo didampingi Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Istana Negara, Rabu (7/12).
Berdasarkan data yang diperoleh, alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2017 yang diterima Provinsi Sulsel mencapai Rp 29,6 Triliun. Meningkat dibandingkan tahun 2016, yang hanya sebesar Rp 19,2 triliun. Angka tersebut diluar alokasi dana APBN yang diterima lembaga dan instansi vertikal yang ada di Sulsel.
Ditemui usai penyerahan DIPA, Syahrul mengatakan, DIPA yang ada sesuai arahan Presiden, tentu menjadi sesuatu yang sangat berarti untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu diharapkan memang, operasionalisasi DIPA itu harus secara prioritas dan cepat bisa didigulirkan sehingga menjadi sesuatu yang bermakna untuk memutar roda ekonomi yang ada.
Terkait rincian besaran DIPA yang diterima Sulsel, Syahrul enggan membeberkan. "Saya belum mau sampaikan sekarang. Nanti saja," ujarnya.
Sebelumnya, dalam acara penyerahan DIPA, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam laporannya menyampaikan, APBN 2017 telah disetujui DPR pada akhir Oktober lalu. APBN disusun dengan tekanan ekonomi yang sangat menantang. Kondisi ekonomi Amerika pasca Pilpres, kebijakan ekonomi negara maju, hingga pemulihan ekonomi Tiongkok yang berpengaruh pada harga komoditas.
"Pemerintah terpaksa melakukan koreksi untuk menjaga kredibilitas instrumen fiskal dan menjaga kondisi ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia harus siap mengantisipasi ketidakpastian global," kata Sri Mulyani
Ia mengungkapkan, APBN 2017 telah ditetapkan dengan pendapatan negara sekitar Rp 1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp 2.080 triliun. Dari belanja negara tersebut, DIPA yang diserahkan oleh Presiden kepada 87 Kementerian/Lembaga berjumlah 20.646 DIPA senilai Rp 763,6 triliun (36,7 persen). Sementara itu, DIPA Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 764,9 triliun (36,8 persen) dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp 552,0 triliun (26,5 persen).
"Proyek infrastruktur yang penting di tahun 2016 namun tertunda pelaksanaannya, perlu dituntaskan di tahun 2017. Pengalokasian anggaran sesuai prioritas pembangunan" ujarnya.
Sri Mulyani menambahkan, Dana Insentif Daerah (DID) yang diberikan bagi pemerintah provinsi berkinerja baik dinaikkan dari Rp 45 miliar menjadi Rp 65 miliar.
Rabu, 7 Desember 2016 (Dw/Na)
