MAKASSAR - Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel akan meningkatkan kompetensi guru dan melakukan redistribusi guru, melalui 18 program yang akan dilaksanakan tahun 2017 ini. Apalagi, pasca pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten dan kota ke pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman YasinLimpo, mengatakan, pasca pengalihan kewenangan, ada standar baru yang ditetapkan dalam pengelolaan SMA dan SMK sederajat. Selama ini, ada banyak hal yang berbeda antar kabupaten.
"Khusus layanan pendidikan, kami menitikberatkan pada SMA dan SMK sederajat, tapi tidak melepaskan fungsi pada jenjang pendidikan lainnya," kata Irman, pada Pemaparan Program Kerja Strategis SKPD Lingkup Pemprov Sulsel yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Sulsel, di Kantor Dinas Pendidikan Sulsel, Senin (20/2/2017).
Ia membeberkan, dana APBD yang dikelola Dinas Pendidikan Sulsel mencapai Rp 2,1 triliun. Didalamnya sudah terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK), yang menjadi hak daerah. DAK Sulsel untuk SMA/SMK merupakan nomor dua terbesar di Indonesia dan sudah masuk dalam APBD.
Sedangkan, pembiayaan APBN/Dekonsentrasi berkisar Rp 11.784.941.000. Terdiri dari DIPA Sekjen Kemdikbud Rp 613 juta, DIPA Ditjen Dikdasmen Rp 8,4 miliar, dan DIPA Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Rp 2,7 miliar.
Menurut Irman, di setiap program Dinas Pendidikan Sulsel, peningkatan kompetensi guru merupakan hal yang sangat strategis. Dari target kompetensi guru tahun 2016 yang direncanakan di angka 70, Sulsel berhasil di angka 75,22.
"Pada tahun 2015, rata-rata hasil uji kompetensi guru hanya 52,55. Tahun 2016, sudah 75,22. Kompetensi guru sebagai poros utama pendidikan," terangnya.
Terkait kuantitas guru, Dinas Pendidikan Sulsel sudah membuat daftar kebutuhan berdasarkan jumlah guru. Irman mengungkapkan, normalnya guru professional mengambil satu jenis mata pelajaran sesuai sertifikat pendidik yang dimilikinya.
"Ada daerah yang kelebihan guru, dan ada juga yang kekurangan. Kami akan lakukan redistribusi untuk mengatasi masalah ini," jelasnya.
Terkait perekrutan guru bantu, kata Irman, jika dilihat dari jumlah guru yang ada saat ini, maka tertutup kemungkinan dilakukan recruitment. Tapi jika dilihat dari fungsi, maka bisa saja diangkat asisten guru.
"Untuk perekrutan asisten guru kami sementara menjajaki, dan dibutuhkan sekitar tiga ribu orang. Kami masih mendata, daerah mana yang membutuhkan asisten guru," kata Irman.
Senin, 20 Februari 2017 (Dw/Er)
