Direktorat Kemitraan Komunikasi Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Integrasi Kanal Pemda Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat di Hotel Clarion Makassar, Kamis (15 Juni 2017), yang diikuti oleh pengelola IT dari Dinas Kominfo kab/ko se-Sulsel, Sultra dan Sulbar.

Rakor ini menghadirkan 2 orang narasumber, yakni Hendrik Subianto, Staf Ahli Menteri Komunikasi Bidang Hukum dan Alois Wisnuwardhana, Tim Komunikasi Presiden. Keduanya akan membahas bagaimana memanfaatkan media sosial dan menjalankannya dengan baik dan benar.

Rakor ini digelar untuk mensosialisasikan Inpres No 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi, dimana inti dari Inpres itu sendiri adalah dalam rangka penyebaran informasi pembangunan dan program-program prioritas nasional, baik yang sudah, yang sedang dan yang akan dilaksanakan. Hal ini perlu disosialisasikan secara pasif melalui kanal-kanal media sosial dan partisipasi dari seluruh daerah khususnya bagi Dinas Komunikasi yang bergerak dibidang komunikasi informasi sangat dibutuhkan untuk menyebarkan program-program pemerintah tersebut. Karena pada kenyataannya masih banyak program pemerintah yang belum diketahui oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

Dengan telah dikeluarkannya Inpres ini sekitar 2 tahun lalu, namun ternyata informasinya masih dirasakan kurang oleh Bapak Presiden Jokowi, oleh karena itu maka Kementerian Komunikasi dan Informatika berkeliling ke seluruh Indonesia dalam rangka mengintegrasikan kanal-kanal yang ada di masing-mading Dinas Kominfo.

Pihak Kemenkominfo berharap kanal-kanal yang ada di daerah baik melalui media sosial website, tweeter, facebook dan masih banyak lagi lainnya dapat disinergikan sehingga dapat lebih mempermudah penyebaran informasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Kemenkominfo sendiri saat ini telah menjalankan integrasi kanal-kanal tersebut dan termasuk di beberapa provinsi di Indonesia, termasuk di Sulsel, Sulbar dan Sultra yang saat ini sedang dilakukan.

Kemekominfo juga berharap semua program pemerintah  dapat lebih cepat diketahui oleh masyarakat karena jangan sampai informasi yang berbau hoax (bohong) yang sampai ke masyarakat dan tentunya hal ini yang harus diimbangi.

Jumat, 16 Juni 2017 (Er)