Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Sulsel menggandeng Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk melakukan sertifikasi pekerja konstruksi atau tukang bangunan. Sertifikasi tersebut sesuai dengan perintah Undang-undang Jasa Konstruksi, yang mewajibkan pekerja konstruksi mengikuti proses sertifikasi.
Kepala Distarkim Sulsel, Andi Bakti Haruni, mengatakan, pihaknya hanya menargetkan sertifikasi 1.000 pekerja bangunan tahun ini. Tapi, hingga 18 November lalu, jumlah tukang bangunan yang sudah disertifikasi mencapai 1.207 orang.
"Proses sertifikasi tenaga bangunan kita sementara berjalan, dan alhamdulillah kita sudah melebihi target. Sekarang sudah 1.200 lebih," kata Andi Bakti, Minggu (20/11).
Ia berharap, semua tukang bangunan atau pekerja konstruksi di Sulsel bersertifikasi. Mengingat, sertifikasi menjadi syarat untuk mengerjakan bangunan pemerintah. Meskipun, dari sisi kemampuan anggaran, Distarkim Sulsel memiliki keterbatasan untuk melakukan sertifikasi.
"Kita lihat perusahaan-perusahaan besar, dan mereka punya tukang yang fanatik bekerja dengan dia. Sertifikasi ini untuk perorangan, tapi mereka lebih banyak berkumpul di perusahaan," ujarnya.
Menurut Andi Bakti, salah satu kendala yang dihadapi pekerja konstruksi untuk mengikuti proses sertifikasi adalah masalah waktu. Di satu sisi mereka harus bekerja, sedangkan di sisi lain harus menyisihkan waktu mengikuti proses sertifikasi.
"Program ini gratis, tidak dipungut biaya. Kami bekerjasama dengan LPJK," tambahnya.
Ia menjelaskan, salah satu keuntungan yang diperoleh pekerja konstruksi bersertifikasi, mereka bisa bebas memilih akan bekerja dimana. Karena, untuk mengerjakan bangunan pemerintah, harus menggunakan tukang bersertifikasi.
"Kalau tidak bersertifikasi, suatu saat area kerjanya menjadi lebih terbatas. Tapi kalau sudah punya sertifikat, pertama sudah tidak diragukan kemampuan atau skillnya, kedua mereka lebih punya banyak kesempatan untuk bekerja," jelasnya.
Andi Bakti menambahkan, selain proses sertifikasi pekerja konstruksi, Distarkim Sulsel juga sedang merampungkan program lain. Seperti, sambungan air gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk 1.000 rumah, dan pembagian 10 ribu tong sampah.
"Semoga akhir tahun ini, semua bisa diselesaikan," harapnya.
Senin, 21 Nopember 2016 (Dw/Hr)
