Makassar, sulselprov.go.id - DP3A-Dalduk KB Prov. Sulsel menggelar Kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Senin 04 Maret 2024 dan dibuka langsung oleh Dr. Andi Mappatoba, M.H, MBA, DTAS selaku staf ahli gubernur sub bidang pemerintahan mewakili Pj. Gubernur Sulsel. Selain itu Acara dihadiri juga oleh Kepala DP3A-Dalduk KB Prov. Sulsel Hj. Andi Mirna, S.H, Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD, Inspektorat, Bappeda, BKAD, DP3A-Dalduk KB, Bagian Organisasi Kab/Kota Se Sulsel dan Kepala PD Prov. Sulsel serta Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPA sebagai Narasumber bersama Deputi Kesetaraan Gender KPPA
Dalam laporannya Andi Mirna mengemukakan bahwa fokus utama dalam forum tersebut adalah untuk mencari gagasan masukan terkait isu strategis tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana yang akan digunakan sebagai bahan input untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A-DALDUK KB) Provinsi Sulawesi Selatan.
Andi Mirna juga menyoroti perjalanan Prov. Sulsel menuju status sebagai Provinsi Layak Anak (Provila). Dia mencatat bahwa pada tahun sebelumnya, Sulsel belum meraih status Provila karena masih terdapat dua kabupaten/kota yang belum memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak (KLA). Selain itu, banyak kabupaten/kota mengalami penurunan predikat dari Nindya ke Pratama, menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan.
Andi Mirna menekankan bahwa Provinsi Menuju PROVILA tidak hanya menjadi tanggung jawab DP3A-Dalduk KB semata, melainkan juga melibatkan seluruh lintas sektor. Hal ini karena KLA bukan hanya terkait dengan aspek perlindungan anak, namun juga mencakup perencanaan, penganggaran, pendidikan, dan semua aspek yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Menurut Andi Mirna, Kehadiran Bupati dan anggota DPRD merupakan modal penting dalam menggerakkan pembangunan di tingkat daerah. Diharapkan kolaborasi yang baik dapat terwujud untuk mewujudkan Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Layak Anak serta meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
Mewakili Pj. Gubernur Sulsel, Andi Mappatoba memberikan sambutan. Berdasarkan laporan bahwa terdapat dua kabupaten/kota yang belum meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA), menurutnya, penting bagi mereka untuk mengadopsi dan menyesuaikan parameter kebijakan dari kabupaten/kota lain yang telah berhasil meraih predikat KLA.
Andi Mappatoba juga menyoroti urgensi dalam memberikan perhatian terhadap isu permasalahan anak, termasuk pemenuhan gizi anak, dengan salah satu contoh yang disebutkan adalah kasus stunting. Dia menegaskan bahwa perlu dilakukan akselerasi yang massif dalam mengatasi masalah ini, serta menindaklanjuti secara terstruktur ke bawah melalui camat, kepala desa, atau lurah sehingga masalah stunting di Sulawesi Selatan dapat diatasi secara efektif.
Selain itu, Ia menekankan Urgensi Penyediaan Layanan UPTD PPA di Sulsel dimana masih ada 9 kab/kota yang belum mempunyai UPTD PPA. Hal tersebut menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan anak di wilayah tersebut.
Terakhir, Andi Mappatoba mengemukakan Semua tantangan yang dihadapi dapat diatasi dengan memperkuat sinergi dari semua pihak terkait dalam pembangunan di setiap kabupaten/kota, meningkatkan peran gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Melalui forum perangkat daerah, dukungan dan alokasi anggaran yang diperlukan untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak dapat diperoleh. Diharapkan bahwa Sulawesi Selatan akan menjadi provinsi yang layak bagi anak-anak dengan pembangunan yang inklusif. (*)
