Makassar, sulselprov.go.id - Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni,Matulla Erbe menerima aspirasi dari Forum keluarga besar perumahan Gubernur bukit graha praja, Kecamata Manggala, Kota Makassar, diruang kerja wakil Ketua DPRD Sulsel, Selasa, 20 Agustus 2024.
Dihadapan wakil ketua DPRD Sulsel, para Forum keluarga besar perumahan Gubernur bukit praja berharap DPRD Sulsel memperjuangkan hak warga di lokasi perumahan itu.Yang mana terkait terblokirnya sertifikat rumah sebanyak 461 unit dan 714 sertifikat yang belum diterbitkan sejak tahun 2017.
Warga mengungkapkan bahwa masalah yang mereka alami sudah lama tanpa ada kejelasan dari pihak yang bertanggung jawab. Masyarakat saat ini butuh kejelas hak kepemilikan secara admistrasi.
Forum Keluarga Besar meminta DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk membantu membuka blokir sertifikat yang telah berlangsung bertahun-tahun serta mendorong penerbitan sertifikat yang belum dikeluarkan hingga saat ini.
Kedatangan mereka berharap agar DPRD dapat memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Biro Aset atau Biro Hukum, dan Koperasi Toddopuli yang memiliki keterlibatan langsung dalam masalah ini.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah Erbe menegaskam komitmennya untuk mendukung pemenuhan hak masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya. Maka dsri itu, DPRD Sulsel segera mungkin menindaklajuti aspirasi para masyarakat itu
"Kami di DPRD Sulsel akan mengupayakan segera mungkin fasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN. Saya akan menyampaikan langsung masalah ini kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, untuk memastikan adanya langkah konkret dalam penyelesaian masalah ini," ujar Ni'matullah.
Masyarakat menegaskan jika sertifikat rumah adalah hak dasar yang seharusnya dijamin oleh pemerintah dan pihak terkait. Mereka menuntut keadilan dan transparansi dalam penyelesaian masalah ini.
Pertemuan ini dianggap sebagai langkah awal dalam perjuangan panjang warga untuk mendapatkan hak-hak mereka. Forum Keluarga Besar Perumahan Gubernur Bukit Graha Praja Indah Manggala berharap DPRD segera mengambil langkah guna memastikan bahwa semua pihak terkait dapat memberikan solusi yang memberikan dampak baik untuk kehidupan masyarakat. (*)
