Asisten III Bidang Kesejahteraan Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. H. Sidik Salam membuka Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama dan Forum Kemitraan Tk Prov. Sulsel BPJS Kesehatan Divisi Regional IX di Ruang Pola Kantor Gubernur, Selasa, (08 November 2016).
H.Sidik Salam dalam sambutannya mengatakan, Sulsel sejak tahun 2008 hingga 2015 kurang lebih 8 tahun, memiliki program unggulan yaitu Pelayanan Kesehatan Gratis/Jamkesda yang berjalan dengan baik dan sangat berhasil. Tugas kita sebagai pemerintah memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan kesehatan kepada rakyat agar masyarakat bisa bekerja dengan baik tanpa harus memikirkan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan secara gratis.
“Sekarang ini pemerintah pusat mengambil alih program tersebut, tentu kita harus menyesuaikan diri dan sejak tahun 2014 lalu hingga saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan telah menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan BPJS Kesehatan ditunjuk sebagai penyelenggara terhadap program tersebut,”terangnya
Program ini mendapat respon positif dari masyarakat miskin dan tidak mampu, karena telah diberi jaminan kesehatan secara gratis dan pelayanan kesehatan bersifat komprehensif dan berlaku secara nasional.
Ia menambahkan, program Kesehatan Gratis/Jamkesda yang diintegrasikan kedalam program JKN secara serentak di 24 kabupaten/kota se Sulsel sejak 1 Januari 2016 dan hingga per bulan Oktober 2016 telah dibayarkan iuran kepesertaan PBI APBD sebanyak 1,4 jiwa orang, dari 1,7 juta jiwa kuota yang ada, artinya realisasi peserta PBI APBD baru 84 persen dari kuota yang disiapkan.
“Peserta PBI APBD yang 1,4 juta jiwa ini telah terverifikasi oleh BPJS Kesehatan. Kedepan diharapkan untuk menuju Universal Health Coverage (UHC) tahun 2019, peserta ini dapat diambil alih pembiayaannya oleh pemerintah Pusat menjadi peserta PBI APBN, sehingga dana yang ada di daerah dapat dialokasikan untuk penguatan dan pembenahan infrastruktur puskesmas dan RS,”lanjutnya
“Kepada Para Tim Forum Kemitraan Tk Sulsel yang telah bekerja keras mengawal dan mengawasi jalannya program JKN-KIS di Sulsel, program ini harus kita jaga dan jalankan secara bersama agar masyarakat kita merasaaman dan nyaman dalam melakukan aktifitasnya,”pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Ibu Andayani Budi Lestari mengatakan, forum komukasi ini merupakan sarana yang sangat baik bagi kita semua untuk membahas dan mengevaluasi bersama penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi masyarakat di Provinsi Sulsel.
“Melalui forum ini kita dapat mengkomunikasikan kendala-kendala yang ditemui berikut solusi terkait penyelenggaraan program JKS-KIS khususnya dalam perluasan cakupan kepesertaan, penegakan regulasi serta peningkatan kualitas layanan program JKN-KIS,”harapnya.
Selasa, 08 November 2016 (Rs/Tn)
