Makassar, sulselprov.go.id - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Percepatan Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia untuk wilayah Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Kamis, 7 Agustus 2025.
Sekdaprov Jufri Rahman menyatakan penghargaan tinggi atas kepercayaan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI dalam memilih Sulsel sebagai tuan rumah forum nasional percepatan digitalisasi.
"Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, atas kepercayaan dan perhatiannya dalam menyelenggarakan forum strategis di Sulawesi Selatan," kata Jufri.
Ia menekankan pentingnya transformasi digital dan kebijakan Satu Data Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Transformasi digital dan Satu Data Indonesia merupakan fondasi strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis bukti.
Menurut Jufri, ketersediaan data yang terpadu, valid, mutakhir, dan dapat diakses lintas sektor kini menjadi kebutuhan mendasar dalam pengambilan kebijakan publik yang tepat sasaran.
Pemprov Sulsel, lanjutnya, telah melakukan sejumlah langkah konkret dalam mendukung inisiatif nasional ini, antara lain: Pembentukan Forum Satu Data Provinsi dan Tim Koordinasi Satu Data Daerah; Penguatan infrastruktur digital dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Integrasi sistem informasi lintas sektor; dan Peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola data digital.
"Indeks Kematangan SPBE Sulsel menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, dan berdampak langsung pada pencapaian Predikat ‘A’ dalam Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024," ungkap Jufri.
Meski begitu, ia tak menutup mata terhadap tantangan di lapangan. Beberapa hambatan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan interoperabilitas sistem, perbedaan standar metadata, serta minimnya sumber daya.
Karena itu, forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi teknis dan strategis yang aplikatif untuk memperkuat sinergi antar lembaga, baik vertikal maupun horizontal.
"Melalui forum ini, kami berharap lahir sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta kolaborasi nyata antar lembaga dalam memperkuat ekosistem pemerintahan berbasis data dan digitalisasi layanan publik," tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Asisten Deputi Koordinasi Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam RI Garyadi Syaiful Cahyadi, Direktur Data Pembangunan dan Pemerintahan Digital Bappenas Dini Maghfirah, Direktur Aplikasi Pemerintahan Digital Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi Yessi Arnaz Ferrari, Bupati Enrekang, Plt Kepala Bappelitbangda, Sekretaris Dinas Kominfo-SP, serta perwakilan Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. (*)
