Ungkapan kegeraman dengan kata-kata kasar terkesan sudah kuno di era canggih dan global saat ini. Menghadapi logika yang membingungkan cukup terwakili dengan memunculkan kata “gagal paham” kepermukaan. Ini adalah realitas yang mencengangkan sekaligus sebuah penanda pergeseran sebuah peradaban. Dikalangan media sosial istilah tersebut terasa sederhana dan tepat untuk menyatakan logika yang jungkir balik. Tidak ada yang salah. Apapun di negeri ini bisa terjadi terlebih dimedsos, mulai dari pendidikan paham radikal, cara dan tip aksi teror, cara merakit bom hingga jual beli barang kebutuhan hidup bahkan cara bersandiwara politik.
Panggung politik terkini di negeri ini sedang mempertotonkan sebuah peran dan manuvernya. DPR ingin menggembosi, melemahkan dan membubarkan KPK. Sebagai wakil untuk menyampaikan aspirasi rakyat tidak tercermin dengan apa yang sedang dilakukan. Benar ungkapan Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi S, kunjungan panitia angket ke LP Sukamiskin menemui para koruptor mengesankan koruptor adalah orang teraniaya. Para legislator dan fraksi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi bersafari menemui koruptor unuk mendapatkan fakta yang bisa digunakan melemahkan KPK. Padahal jelas korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara.
Perserikatan Bangsa Bangsa, Tahun 2014 tegas menyebutkan korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum. Mendorong pelanggaran Ham, medistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan serta membuat organisasi kriminal, terorisme dan ancaman keamanan, (Kompas/10-7)
Kita ketahui Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tumpuan dan harapan masyarakat. KPK harus dijaga sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan politik. Satu-satunya lembaga penegak hukum yang masih dipercaya rakyat. Kerja KPK sudah menunjukkan hasil meskipun belum tuntas. Satu persatu korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negara termasuk dari lembaga penegak hukum terbongkar. Secara nasional, kerja KPK membangkitkan harapan dan berakhirnya korupsi di Indonesia.
Indikator pencapaian dan keberhasilan KPK karena memiliki orang berintegritas tinggi di dalamnya serta mempunyai kewenangan melakukan penyidikan setara kepolisian dan kejaksaan sehingga mampu mengatasi korupsi sistemik di kepolisian dan kejaksaan. Salah satunya melakukan penyadapan, metode ini sangat efektif mengungkap tipu muslihat para pelaku korupsi. Inilah pemicu para politisi korup dan picik bermanuver. DPR berkomplot memangkas peran KPK melalui hak angket. Prosedur operasi KPK, UU No 30/ 2002 tentang KPK akan di revisi. Padahal dengan kewenangan ini, KPK berhasil memergoki dan mengontrol kinerja DPR melakukan deal gelap di rapat anggaran menghabiskan uang negara.(Kompas, 2017)
Presiden Jokowi dimasa kampanye mendefinisikan demokrasi sebagai mendengarkan suara rakyat. Ketika rakyat diberbagai wilayah telah bersuara menentang pelemahan KPK, akankan kita menunggu Presiden berbuat menyelamatkan atau terlambat menyelamatkan? Waktulah yang bisa menjawab.
Pernyataan Staf Khusus Kepresidenan Bidang Komunikasi Johan Budi di media, Presiden akan menyatakan sikapnya jika hak angket DPR terhadap KPK telah masuk dalam domain eksekutif. Saat ini hak angket masih di lembaga legislatif. Dengan lain kata Presiden akan menyampaikan sikap jika sudah berlangsung hak angket di DPR yang berujung melemahkan dan atau membubarkan KPK. Secara tersirat Presiden akan menolak jika ada indikasi melemahkan KPK apalagi membubarkan.
Ada kekhawatiran menyaksikan berita di layar kaca bagaimana seorang Fahri Hamzah wakil DPR RI marah-marah saat diperiksa KPK , dia mengatakan ruangannya tidak layak diperiksa. Ini tempat suci. Siapa dia dan sepak terjangnya di perpolitikan negeri hingga dipecat sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera sangat dikenal publik. Tampilan dan ucapan FH diperpolitikan negeri sangat kontroversi, sering membuat kisruh di parlemen, pendapatnya seakan benar dan orang lain bahkan Presiden pun dia katakan salah. Menduduki posisi sebagai wakil DPR seakan menjadi nilai tawar berkata-kata seenaknya, sementara belum mampu meyakinkan tempat suci yang dimaksud dengan perbuatannya. Jika penyimpangan kesucian yang dilakukan maka makna tempat suci bertolak belakang, Fahri Hamzah bisa dikatakan pejabat berperilaku korup. Korupsi dalam kamus Webster/1987 artinya penyimpangan kesucian.
Menggambarkan situasi dan percaturan politik negeri benar-benar membuat gagal paham. Begitu banyak fakta sebuah negara bangkrut salah urus dalam menghadapi korupsi. Kemerosotan di bidang sosial-politik-ekonomi akibat ulah koruptor tidak sertamerta menyadarkan bahwa kualitas hidup mengalami kemunduran.
Kita yakin Presiden Jokowi masih bisa tegas mengambil sikap politik terhadap keberlangsungan pemberantasan korupsi. Sebagai presiden pilihan rakyat sudah tentu hal ini jadi pertimbangan, dari rakyat untuk rakyat. Keamanan, kenyamanan, ketenteraman adalah untuk rakyat semata.
Kepekaan dan ketangguhan negara dalam memberantas korupsi sangat ditentukan oleh kebijakan dengan presisi tingkat tinggi, jitu dan berkesinambungan. Membuka lembaran baru, komitmen menjaga dan mendukung pemberantasan korupsi dengan tegas. Sehingga apapun bentuk kompromi membubarkan KPK ini dianggap pengingkaran kepada bangsa. KPK satu-satunya lembaga yang masih bisa dipercaya dan didukung masyarakat.
Untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita wajib mengenali kesalahan-kesalahan maupun hambatan berpikir kita. Bila tidak, kita akan tampil sebagai lelucon ditengah orang-orang yang benar-benar pandai dan cerdik.. gagal paham. (Mks/divia).
