Gubernur Sulsel, Dr. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si.,M.H, tidak lama lagi akan menyandang gelar Professor dari Universitas Hasanuddin (Unhas). Jika tak ada aral melintang, pengukuhan akan dilaksanakan pertengahan Maret mendatang.
Sekedar diketahui, saat ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sedang mengkaji terkait pengusulan Syahrul sebagai Professor yang diajukan Universitas Hasanuddin. Hal ini berdasarkan pasal 72 ayat 5 UU Nomor 12 Tahun 2012, dimana Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik Professor atas usul Perguruan Tinggi.
Jelang pengukuhan, Syahrul telah melakukan berbagai persiapan. Apalagi, pemberian gelar tersebut merupakan kehormatan baginya. Ia pun telah memenuhi kriteria sesuai jenjang pendidikannya. Dimana S1 hingga S3 di bidang Hukum Tata Negara.
"Ilmu dasar saya berkaitan, ilmu tata negara yang saya pakai menjadi landasan dalam pemerintahan mulai dari bawah," ujarnya, Jumat (23/2/2018).
Sedikit bocoran, dalam pidato pengukuhannya, Syahrul akan menyampaikan beberapa hal. Diantaranya, bahwa dalam menjalankan pemerintahan ilmu tata negara secara tunggal tidaklah cukup, harus didukung dengan berbagai macam disiplin ilmu.
"Ibaratnya, hukum tata negara itu tulangnya pemerintahan, politik adalah darahnya dan ekonomi adalah dagingnya, katakanlah seperti itu. Kemudian pikiran dan hatinya harus dengan karakter jati diri bangsa, kearifan lokal, termasuk kearifan agama," ujarnya.
Sejauh ini, Syahrul mengaku telah dua bulan mempersiapkan materi orasi dan pidato pengukuhannya, termasuk video presentase.
Dalam orasinya, Syahrul juga akan menyampaikan bahwa dalam menjalankan pemerintahan dapat dilakukan "perkawinan" dua atau lebih penggunaan pengetahuan modern dengan kearifan lokal. Maka, pemerintahan akan menjadi rahmat bagi rakyat.
"Contohnya, kekuatan raja dengan rakyat itu sama dan itu dipertemukan di tengah-tengah dengan aturan adat yang ada," lanjutnya.
Menurutnya, pemerintah harus menemukan kebutuhan ril dari masyarakat, mendengarkan suara rakyat. Pemerintahan yang baik dan efektif harus dibangun dari diskusi ke diskusi dan dialog. Rumusnya, pemerintah harus terbiasa mendengarkan keluhan rakyat, termasuk keluhan yang tidak disukai.
"Rumusnya, dengarkan keluhan rakyat, walaupun keluhan tersebut tidak disukai. Pemerintahan yang baik harus dibangun dari warung kopi ke warung kopi, dan saya mempraktikkan itu," ucap Syahrul.
Ia berharap, apa yang disampaikan pada orasinya nanti, dapat menjadi temuan ilmu yang bisa ditindaklanjuti oleh yang lain dan diterapkan, terutama yang bergelut di pemerintahan.
"Semoga bisa ditindaklanjuti, termasuk siapa saja di pemerintahan. Bahwa menjadi pejabat bukan untuk enak-enak. Untuk rakyat, kesenanganmu harus kau eliminasi untuk kepentingan rakyat lebih banyak, nah itu tujuannya," pungkasnya.
Jumat, 23 Februari 2018 (Srf/Er)
