Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengendalikan langsung pelaksanaan percepatan Reformasi Birokrasi (RB) termasuk Binwas RB di kabupaten/kota.

Secara teknis, operational RB ini dipimpin oleh anggota TGUPP, Prof Sangkala Rewa terpadu dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana Seta Prov Sulsel, Dinas Kominfo Sulsel, dan OPD lainnya dibawah koordinasi langsung Bapak Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Hayat.

Kadis Kominfo Sulsel, Andi Hasdullah mengatakan bahwa berdasarkan grand desain RB itu menekankan pada tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, tidak melanggar aturan, pemerintahan bersih, pro pertumbuhan, menurunkan kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kesejahteraan serta sejumlah kebijakan yang pro rakyat.

Hal itu dijabarkan pelaksanaannya, lanjut Hasdullah, pada delapan area perubahan yang dimonitoring dan dievaluasi (monev) progress capaiannya secara terukur dan berkala.

"Gubernur dalam posisi wakil pemerintah pusat di daerah juga aktif mendorong percepatan perubahan RB pada 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan," ucap Hasdullah.

Ia menambahkan, delapan area perubahan itu meliputi, pertama manajemen RB dimana setiap lembaga harus menyusun rencana aksi tahunan dan melakukan penilaian capaian secara mandiri. Kedua, melakukan penataan perundang-undangan dan regulasi yang berpihak pada rakyat. Ketiga, melakukan penataan kelembagaan yang efisien dan efektif. Keempat, penguatan sumber daya manusia yang profesional skill dan berkarakter. Kelima, penataan ketatalaksanan meliputi penerapan SPBE, program kegiatan tepat sasaran berorientasi hasil nyata dan bermanfaat. Keenam, penguatan akuntabilitas melalui SAKIP/LAKIP dengan memperkuat Renstra/Renja dengan indikator kinerja utama yang terukur, membuat perjanjian kinerja dan menyusun laporan kinerja. Ketujuh, area pengawasan melalui penguatan APIP dan waskat kelembagaan dan wasmas, dan kedelapan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui akses layanan yang cepat, murah, mudah, ramah dan berbasis digital.

"SAKIP sebagai bagian dari RB kita berada pada nilai B. Targetnya tahun depan Sulsel bisa memperoleh nilai A, bahkan kalau bisa nilai AA. Tapi ini bisa dicapai jika semua OPD Pemprov Sulsel terus berbenah melakukan percepatan RB pada delapan area perubahan itu," pungkas Hasdullah.

Sabtu, 27 Juli 2019 (Er)