Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menginstruksikan agar kepala daerah di kabupaten/kota menganggarkan operasi katarak secara gratis di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Begitupun dengan rumah sakit daerah, agar menyiapkan alat untuk operasi mata.
"Saya menginstruksikan, semua rumah sakit se Sulsel dan para bupati dan walikota menganggarkan masalah mata itu. Minimal, ada operasi katarak yang bersifat gratis pada rakyat. Saya akan kontrol di APBD 2017, agar ini masuk di setiap daerah," tegas Syahrul, di sela-sela Workshop Advokasi Program Kesehatan Mata, yang dilaksanakan di Makassar Golden Hotel, Selasa (9/8).
Menurut Syahrul, masalah mata merupakan masalah penting dan sangat menentukan. Gangguan pada mata bisa terjadi pada semua orang, karena itu harus ada kesadaran masyarakat mengenai bagaimana menjaga mata agar tidak cepat rusak. "Bagi anak-anak kita yang sekarang ini lebih banyak memegang gadget, pada umur sekitar 20 - 30 tahun sudah pakai kacamata. Kalau tidak diajarkan caranya yang tepat, mereka bisa mengalami gangguan pada mata. Di negara-negara besar termasuk diantaranya ada beberapa negara bagian di Cina, sudah melarang gadget lebih dari sekian jam," ungkapnya.
Gangguan mata yang paling banyak, lanjut gubernur, adalah katarak. Di usia 45 tahun ke atas, semua orang punya potensi untuk menderita katarak dan penyakit lain termasuk diabetes. Katarak akan terjadi pada semua orang karena faktor usia. Namun, semua bisa dicegah kalau strategi, masalah penanganan mata, baik dari segi pencegahan maupun penanganan kesehatan mata bisa dilakukan, termasuk operasi katarak.
"Kalau di beberapa negara ada kewajiban umur 50 tahun untuk operasi katarak, kita tidak perlu seperti itu. Tapi ancaman kebutaan yang pasti terjadi dan ada di setiap kabupaten dan provinsi termasuk di Sulsel sekitar 1 persen, harus ada langkah untuk mengatasinya. Kalau tidak, dia akan mengancam produktifitas orang bekerja lebih cepat, lebih baik, lebih kuat. Orang cepat capek kalau matanya bersoal," terangnya
Ia pun telah menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami) Sulsel, Lions Club, dan Komite Mata Nasional, untuk merumuskan seperti apa konsep yang bisa dilakukan untuk mencegah tingginya gangguan kesehatan mata, khususnya kebutaan akibat katarak.
"Masa ada rumah sakit yang belum punya peralatan untuk operasi mata. Itu kelewatan. Salah satu indra yang penting itu mata. Karena itu, rumah sakit harus ada. Nanti Kadis Kesehatan menyurati rumah sakit agar menyiapkan alat dan kabupaten/kota harus konsentrasi disitu," tegas Syahrul.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, dr Rachmat Latif, menambahkan, retinopati diabetika merupakan komplikasi mata pada seseorang penderita diabetes. Sekarang, penderita diabetes tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikontrol gulanya. Gula yang terkontrol bisa mencegah kebutaan.
"Kalau terlanjur buta karena katarak misalnya, itu dilayani secara BPJS Kesehatan, dioperasi lensanya, dikeluarkan dan diganti lensa baru. Itu bisa melihat seperti orang normal. Kalau retina yang rusak, itu dilaser. Itu semua masuk dalam BPJS Kesehatan," jelasnya.
Ia menuturkan, yang harus menjadi perhatian semua pihak adalah bagaimana mendeteksi dini kebutaan pada tingkat yang paling rendah, di usia dini khususnya anak-anak sekolah. Dengan melibatkan guru-guru di sekolah, mereka mampu mendeteksi masalah kebutaan secara dini untuk seterusnya dikirim ke puskesmas untuk diambil tindakan sampai ke rumah sakit rujukan di provinsi.
"Itulah upaya-upaya, karena kita punya target di seluruh dunia bahwa mencegah kebutaan dan ketulian harus tuntas sebelum 2020. Kita sudah programkan di Sulsel," urainya.
Selasa, 9 Agustus 2016 (Dw/Rs)
