Dewan Pembina Majelis Keturunan Tomanurung Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah menegaskan, bahwa kedaulatan kerajaan boleh diserahkan kepada pemerintah setempat, tetapi simbol kerajaan harus tetap ada. Hal ini ditegaskan Gubernur dalam Rapat Kerja Majelis Keturunan To Manurung di Baruga Pattingngalloang Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Minggu (28/7/2019).
"Kedaulatan kerajaan boleh diserahkan kepada pemerintah tapi simbol harus tetap ada," kata Nurdin Abdullah.
Untuk itu kedepannya Gubernur akan membuat peraturan daerah untuk memberikan perlindungan Majelis Keturunan To Manurung Sulsel.
"Kita mau membuat Perda (Peraturan Daerah) mengenai adat-istiadat kita. Saya rasa pemerintah harus hadir," ujarnya.
Olehnya itu, Karaeng Bantaeng ini berharap Majelis Keturunan To Manurung ini bisa menjadi rujukan bagi lembaga adat istiadat daerah lain di Indonesia.
"Kita harus percaya bahwa pemangku adat masih ada. Majelis Keturunan To Manurung ini harus menjadi contoh bagi daerah lain," tandasnya.
Minggu, 28 Juli 2019 (Srf/Er)
