Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah membuka Rapat Tim Korsupgah KPK Program Optimalisasi Penerimaan Daerah Melalui Kerjasama Koneksi Host to Host antara Pemda dengan Kantor Pertanahan dan Implementasi Sistem Monitoring Penerimaan Pajak Online di Hotel Four Points Makassar, Selasa (9/4/2019).
Nurdin Abdullah, dalam sambutannya mengatakan bahwa Bupati dan Walikota menyambut baik gagasan Korsupgah KPK.
"Jujur saja, kami baru tujuh bulan menjadi gubernur dan langkah yang kami terus lakukan adalah bersinergi dan berkoordinasi dengan pimpinan daerah," kata Nurdin Abdullah.
Kendala yang dihadapi adalah kecilnya APBD daerah, sementara kebutuhan pembangunan semakin meningkat.
"Salah satu upaya yang dilakukan simpelkan seluruh perizinan yang menghambat investasi, harus melakukan terobosan. Kalau bisa dipemudah mengapa harus dipersulit," kata Nurdin.
Demikian juga dengan pajak naik, maka akan berpangaruh pada turunnya angka kemiskinan dan pengangguran.
"Sulsel baru saja mengekspor langsung produknya, dimana empat bulan terakhir ini telah mendapat kepercayaan untuk direct call (pengiriman langsung). Namun perlu disempurnakan dengan izin-izin ekspor yang disederhanankan sehingga tidak menimbulkan high cost (biaya tinggi). Saat ini Sulsel sudah memberikan pelayanan satu pintu menuju pelayanan satu jam," beber Nurdin Abdullah
Kehadiran KPK, yang terus membimbing membuat pemerintah daerah mendapatkan banyak hal, sebelumnya tidak diketahui menjadi tahu, dari yang rawan menjadi tidak rawan.
Demikian juga bagi Kajati dengan TP4D, membuat tidak ada lagi kerisauan karena hadir mendampingi. Demikian juga Badan Pertanahan Sulsel dan Polda Sulsel menjadi tim bersama.
"Dengan kunci transparansi, tidak ada dusta di antara kita," tegasnya.
Penegasan lain, kabupaten/kota harus tampil tiada hari tanpa inovasi. Dalam memimpin Sulsel dalam tujuh bulan dan melakukan evaluasi, pekerjaan rumah (PR) yang utama Sulsel dari jalan sepanjang 2.000 Km, 500 Km rusak berat. Untuk itu, Gubernur melakukan roadhsow untuk memastikan laporan yang diterima.
"Beberapa bulan bersama KPK, banyak bisa dihemat, perencanaan kecil harus ditinggalkan, yaitu dengan penunjukan langsung. Bahkan, saat ini menuju e-katalog lokal dan berharap KPK dapat mendorong untuk dapat diwujudkan bersama," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, menjelaskan, tim Korsupgah hadir untuk membantu agar daerah memperoleh pendapatan semakin tinggi dan aset akan dibenahi.
Basari menjelaskan sebelum launching ini, banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Korsupgah, sehingga apa yang disepakati hari ini jangan hanya ditandatangani, dilupakan, pulang dan selesai.
"Kalau ini terjadi maka langkah kedua yang harus dilakukan adalah upaya penindakan, tetapi selalu disepakati upaya pencegahan lebih baik daripada harus melakukan upaya represif," ujarnya.
Ia menambahkan, pemberantasan korupsi tanpa transparansi sama dengan nol. Upaya paling jitu menghilangkan korupsi adalah transparansi, keterbukaan. Ini dilakukan dengan menerapkan sistem online. Sehingga siapa pun bisa memberikan masukan jika terjadi penyimpangan.
Direktur Utama Bank Sulselbar, Andi Muhammad Rahmat mengatakan, kerjasama ini merupakan berfungsi optimalisasi penerimaan daerah.
Sementara, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Sulsel, Dadang Suhendi, mengatakan, kerjasama ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan fungsi masing-masing.
"Kami terus berbenah, baik sistem pelayanan maupun sikap mental para pelayan masyarakat di Sulsel, berbagai kerjasama kami lakukan," ujarnya.
Pihaknya menyambut gembira MoU ini karena keluhan masyarakat yang menilai pelayanan yang lambat. Melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, semua persoalan yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik.
Sedangkan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, melaporkan, pada saat dilantik pendapatan daerah Kota Makassar hanya sekira Rp500 miliar, saat ini diakhir masa jabatannya tahun ini telah mencapai sekira Rp1 triliun. Pertumbuhan ekonomi saat ini tumbuh 8 persen.
"Perjuangan untuk meningkatkan pendapatan daerah tidak mudah. Hadirnya KPK, Kepolisian adalah memberikan perkuatan," jelasnya.
Ia bahkan menyebutkan, Makassar adalah markas mafia tanah dan ini menjadi tantangan.
Pada kegiatan ini hadir Ketua DPRD Sulsel, HM Roem dan kepala daerah se-Sulsel.
Selasa, 9 April 2019 (Srf/Na)
