Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Kerja bersama gubernur,  bupati, dan walikota di Istana Negara Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Jokowi memimpin langsung rapat tersebut untuk membahas berbagai persoalan kebangsaan terutama meminta gagasan dari para kepala daerah untuk persoalan yang dihadapi saat ini.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo diberikan kesempatan istimewa oleh presiden untuk menjadi pembicara pertama.

Syahrul memberikan gagasan agar sektor kelautan menjadi fokus utama pemerintah.

"Pendapatan masyarakat dari laut harus lebih dari tiga kali lipat dari yang ada saat ini. Pendapatan dari laut tidak boleh dibawah 30 persen mestinya," kata Syahrul menyampaikan gagasan.

Yang kedua, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia (APPSI) itu menyampaikan tentang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus menjadi kekuatan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

Tujuannya adalah agar kegalauan dan ketakutan berlebihan dengan masalah berkait APBD dan APBN tidak terjadi. Serta pejabat daerah dapat terhindari dari penyelewengan.

"APIP harus bekerja lebih maksimal lagi dan ini mendapat tanggapan positif dari Presiden Jokowi dan seluruh peserta rapat," ujar Syahrul.

Presiden Jokowi kemudian menyambut gagasan tersebut dan membahas lebih jauh serta memberikan arahan agar electronic planning (perencanaan berbasis sistem eletronik) penting untuk diterapkan, termasuk eletronik budgeting.

"Semua ikut bicara tentang hal tersebut dan rapat mengarah ke sana," ungkap Syahrul.

APIP ini akan dikomandoi oleh inspektorat daerah masing-masing yang digaji oleh pemerintah pusat.

"Tidak boleh ada aparat hukum lain masuk,  sebelum APIP itu bekerja, ini sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang ada," terang Syahrul.

Terkait banyaknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT), Syahrul menerangkan bahwa Jokowi meminta agar pejabat pemerintah daerah tidak takut dengan OTT.

Hati-hati boleh, sepanjang tidak mengambil uang dan tidak melanggar aturan.

"Dapat dicegah dengan menerapkan sistem e-budgetting, tidak memegang uang langsung, memperbaiki sistem yang ada, serta menekankan pentingnya APIP," jelas Syahrul.

Bahkan Jokowi meminta kepala daerah untuk melaporkan langsung jika terdapat penyimpangan yang terjadi di luar kewajaran.

Syahrul juga menjelaskan bahwa Jokowi meminta agar daerah memberikan ruang untuk investasi masuk, aturan yang dibuat bukanlah aturan yang menghambat iklim investasi. Pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak memperlambat perizinan.

"Presiden meminta izin dipermudah,  tidak menunggu hari, tetapi hitungan jam saja. Kalau di Sulsel ini sudah diterapkan,  bahkan hanya dalam hitungan detik" pungkas Syahrul.

Selasa, 24 Oktober 2017 (Ytm/Er)