Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-APBD Tahun Anggaran 2015 disampaikan Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel bertempat di Gedung DPRD setempat, Rabu (13/7/2016).
Syahrul dalam sambutannya menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 lalu merupakan yang pertama kalinya menggunakan akuntansi berbasis akrual, dimana sistem pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan waktu terjadinya transaksi atau bukan berdasarkan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.
Secara keseluruhan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2015 kepada DPRD Sulsel belum lama ini dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini tertinggi atas audit laporan keuangan.
Menurut Gubernur, kebijakan penyusunan APBD tahun lalu disusun berdasarkan arah dan kebijakan umum, strategi dan prioritas APBD yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah. Hal ini tetap memperhatikan prinsip anggaran meliputi transparansi anggaran, efesiensi dan efektifitas anggaran.
Lebih lanjut, Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo menyampaikan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2015 yang secara umum kemampuan pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 6,44 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 6,10 triliun lebih.
Realisasi pendapatan daerah bersumber dari PAD sebesar Rp 3,27 triliun atau belum mencapai target yang direncanakan sebesar Rp 3,43 triliun.
Sementara belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, dengan total anggaran belanja daerah direncanakan Rp 6,61 triliun lebih, realisasinya sebesar Rp 6,14 triliun lebih atau sebesar 92,2 persen. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada kabupaten lainnya, bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dan belanja tidak terduga.
Rabu, 13 Juli 2016 (Srf/Er)
