Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo dengan tegas menyatakan ketidak setujuannya terhadap rencana pemerintah pusat untuk melakukan rasionalisasi PNS, lantaran dianggap saat ini jumlahnya terlalu banyak dan membebani keuangan negara.
Khusus untuk di Sulsel, dirinya menegaskan akselerasi pemerintahan cukup bisa mendinamisasi seluruh aktivitas sosial masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa tidak ada masalah dengan kinerja pegawai di Sulsel.
Syahrul menegaskan, yang terpenting itu bukan seberapa besar gajinya, melainkan seberapa besar aktivitas pemerintah mampu mengatur dinamika pertumbuhan ekonomi dan aktivitas sosial masyarakat.
Sementara itu, salah satu pengawai lingkup Pemprov Sulsel juga tidak setuju kebijakan menteri tersebut. Alasannya, mereka menjadi PNS melalui perencanakan sesuai kebutuhan instansi, jikapun pemangkasan terjadi, pemerintah harus cerdas memilah PNS mana yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
Sebelumnya, diberitakan bahwa Kemenpan-RB akan melakukan proses pemetaan sampai tahun 2019 dan merampingkan lembaga nonstruktural yang lahir berdasarkan Undang-Undang, Bahkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB), Yuddy Chrisnandi memastikan rencana rasionalisasi akan berjalan tahun 2017 setelah enam bulan pemetaan.
Kamis, 9 Juni 2016 (Srf/Ht)
