Makassar, sulselprov.go.id - Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, Helvi Moraza, menegaskan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kawasan Indonesia Timur sudah berjalan cukup baik, namun sektor produksi masih perlu diperkuat.
Hingga 25 Agustus 2025, tercatat penyaluran KUR di regional timur (Sulawesi, Maluku, dan Papua) mencapai Rp20,6 triliun dengan total 352.936 debitur penerima manfaat. Angka ini setara 12 persen dari total KUR nasional. Tingkat Non-Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah juga relatif terjaga, berada di bawah tiga persen.
“Namun bila dilihat menurut lembaga penyalurnya, kami mencatat penyaluran ke sektor produksi masih perlu ditingkatkan. Hanya empat bank yang mampu mencapai target 60 persen penyaluran ke sektor produksi,” ujar Helvi Moraza.
Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Penyaluran KUR 2025 Regional Indonesia Timur yang mengangkat tema "Tepat Sasaran, Tepat Guna, dan Tepat Waktu" di Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Makassar, Kamis, 28 Agustus 2025.
Capaian rata-rata penyaluran KUR sektor produksi di wilayah timur sudah berada di angka 63,54 persen. Penyaluran KUR diarahkan sesuai potensi daerah, mulai dari pertanian, perikanan, hingga industri pengolahan, yang menjadi kekuatan ekonomi di kawasan timur.
Di KTI untuk Bank Pembangunan Daerah, Bank Sulselbar mencatat realisasi penyaluran KUR terbesar dengan Rp296,03 miliar.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyampaikan apresiasi kepada Wamen UMKM, Kepala OJK, perbankan, lembaga penjamin, serta seluruh delegasi daerah yang hadir.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah strategi pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM dan koperasi melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.
"Peran KUR terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat produk lokal,” tutur Jufri.
Ia menambahkan, Pemerintah Sulsel mengambil langkah strategis dengan target penyaluran besar di sektor unggulan, terutama pertanian dan perikanan, serta memperkuat peran bank daerah seperti Bank Sulselbar.
Bekerja sama dengan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Sulsel untuk memastikan dana dapat terserap optimal.
Sosialisasi, pendampingan, hingga digitalisasi UMKM terus dilakukan. Bahkan telah memfasilitasi 2.344 UMKM dengan sertifikasi halal gratis, serta dukungan dalam kemasan, merek, dan akses hukum.
"Semua ini agar UMKM Sulsel naik kelas,” jelasnya.
Data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulsel menunjukkan, realisasi KUR di Sulsel hingga Juli 2025 mencapai Rp9,36 triliun untuk 163.776 debitur. Dari jumlah itu, sektor pertanian menyerap Rp4,60 triliun, disusul perdagangan besar dan eceran Rp3,02 triliun, serta sektor jasa, perikanan, dan industri pengolahan.
Dengan dukungan KUR, petani bisa meningkatkan produktivitas, memperluas lahan garapan, dan memperkuat rantai pasok pangan. "Kami berkomitmen penuh agar KUR tepat sasaran dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Sulsel," ucapnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala OJK Sulsel dan Sulbar, Moch Muchlasin; Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Andi Eka Prasetya; Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Makassar, Arlin Ariesta; serta perwakilan perbankan. (*)
