Biro Humas dan Protokol Setda Sulsel, kembali menggelar Coffee Morning, di Humas Corner, Rabu (7/11). Kali ini, menghadirkan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) untuk mengklarifikasi isu negatif mengenai tugas-tugas TP2D.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Sulsel, Devo Khadafi, mengatakan, TP2D menjadi tranding topik yang dibahas di media, bahkan menjadi pembicaraan di warkop-warkop. Ada yang menyebut TP2D overlapping atau menyalahi kewenangan, dan lain-lain. Karena itu, pihaknya menghadirkan TP2D untuk menjawab langsung persoalan tersebut.
"Ditengah-tengah kita sudah hadir Pak Jayadi Nas, untuk memberikan penjelasan langsung ke media," kata Devo.
Sementara, Jayadi Nas, menjelaskan, tugas TP2D untuk membantu Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebenarnya, kehadiran TP2D bukan hal yang baru karena sudah diterapkan di pemerintahan beberapa negara.
"Mungkin di Sulsel ini sesuatu yang baru. Dan yang namanya, sesuatu yang baru, memang kita menjadi media darling. Dan keberadaan TP2D ini berawal dari tim transisi," ujarnya.
Di TP2D, kata Jayadi, telah diberi kewenangan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tim inilah yang bertugas, menyambungkan ke OPD apakah program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur masuk atau tidak.
"Persoalan keuangan, tidak ada kewenangan TP2D mengurusi," tegasnya.
Menurutnya, TP2D sebenarnya tidak mau banyak bicara dan diminta untuk bekerja saja. Posisi TP2D hanya pada posisi supporting sistem program Gubernur dan Wakil Gubernur.
"Sekali lagi, tidak ada upaya TP2D menghalangi pencairan anggaran karena itu memang bukan kewenangan TP2D. Di TP2D juga tidak ada surat yang keluar. Jadi, tidak benar itu kalau terjadi overlapping," terangnya.
Rabu, 7 November 2018 (Srf/Na)
