Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Sulsel menggelar kegiatan peningkatan kapasitas pejabat fungsional pranata Humas sebagai aparatur sipil negara, di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (13/10/17).
Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Sulsel, H. Andi Hasdullah mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pembinaan profesi pranata kehumasan.
Menurutnya, hal ini sangat penting mengingat penyelenggaraan sistem pemerintahan saat ini mengarah pada good government. Dimana semua kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah dituntut adanya keterbukaan, mudah diakses, akuntabel dan transparan.
"Pejabat pranata kehumasan dalam menjalankan tugas harus menjaga citra institusi, dengan memberikan informasi yang proporsional sesuai kebutuhan masyarakat luas," kata Hasdullah.
Hasdullah menambahkan, pranata Humas sebagai agen pembentuk opini publik harus menjadi penghubung yang baik antara organisasi dengan publik. Sehingga dalam pelaksanaan tugas memainkan peran komunikator yang bisa menghubungkan keduanya agar tidak terjadi miskomunikasi yang dapat menjadi penghambat proses pelaksanaan visi organisasi.
"Pejabat pranata kehumasan dituntut mengemas agenda setting kebijakan instansi untuk disampaikan ke media untuk menjadi konsumsi publik. Sehingga masyarakat bisa mendapat informasi alternatif yang benar," katanya.
Dengan demikian, maka kecil peluang masyarakat merasa gelisah jika mendapat berbagai macam informasi yang tidak jelas fakta dan kebenarannya.
"Karena itu, pejabat pranata kehumasan harus memiliki kemampuan memahami dan mengolah informasi yang berkembang di masyarakat, sehingga peran institusi akan lebih maksimal untuk mengendalikan informasi yang liar," pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir dari Kementerian Kominfo yang bertindak sebagai narasumber.
Jumat, 13 Oktober 2017 (Ak/Sr)