Kinerja ekonomi dan industri jasa keuangan di Sulsel menunjukkan perkembangan yang positif. Rata-rata, pertumbuhan ekonomi Sulsel dalam lima tahun terakhir mencapai 7,86 persen, jauh dibanding rata-rata pertumbuhan nasional, 5,51 persen.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua, Bambang Kiswono, mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sulsel cukup berkualitas karena disertai inflasi yang terkendali 2,94 persen, lebih rendah dari inflasi nasional 3,02 persen. Selaras dengan itu, pertumbuhan indikator utama perbankan Sulsel juga selalu tumbuh cukup tinggi di atas nasional. Pertumbuhan tersebut mendorong nilai aset perbankan Sulsel merupakan yang tertinggi di KTI dan peringkat kedua di luar Pulau Jawa.
"Pola pertumbuhan yang tinggi juga terjadi pada industri pasar modal dan keuangan non bank. Jumlah investor, rekening efek, dan nilai transaksi pasar modal tumbuh sangat signifikan di atas 50 persen. Demikian pula investasi dana pensiun, bahkan piutang perusahaan pembiayaan tumbuh lebih tinggi dibandingkan nasional," papar Bambang, pada Peresmian Operasionalisasi Kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua yang dirangkaikan dengan Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan Provinsi Sulsel 2017, Kamis (02/2/2017).
Menurut Bambang, capaian-capaian tersebut merupakan modal yang baik untuk menapaki 2017 dengan optimisme yang tinggi. Ia pun telah menyiapkan beberapa program yang selaras dengan kebijakan OJK secara nasional, yang berfokus pada dua hal. Pertama, upaya meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam pembangunan ekonomi daerah. Kedua, upaya untuk terus menjaga stabilitas sistem keuangan.
Khusus bagian pertama, jelas Bambang, pihaknya telah menyiapkan beberapa inisiatif. Antara lain, mengoptimalkan beberapa program inklusi keuangan seperti program Laku Pandai, Simpanan Pelajar, Jaring, Asuransi Pertanian, ternak dan nelayan, dan pembentukan LKM. Selain itu, OJK juga akan mendorong penyaluran KUR lebih banyak terarah pada sektor pertanian perikanan, yang merupakan sektor strategis penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pembentukan inflasi disertai dengan sebaran yang lebih merata di kabupaten kota.
"Masih banyak hal yang kami programkan, mulai dari mengoptimalkan TPAKD, perluasan akses keuangan masyarakat, memaksimalkan peran BPD, hingga mendorong pasar modal," urainya.
Bambang menambahkan, tahun ini OJK juga akan menginisiasi program pendampingan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, terutama UMKM. Ke depan, ia juga mengaku optimistis inklusi keuangan di Sulsel dapat meningkat lebih cepat melampaui target indeks inklusi keuangan yang ditetapkan pemerintah yaitu 75 persen di tahun 2019.
Sementara, Gubernur Sulsel, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M. Si., MH, mengatakan, pihaknya meminta dana Rp 1 triliun yang akan dikucurkan ke kabupaten kota dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang diawasi secara khusus. Menghadapi 2017, Pemprov Sulsel juga telah menyiapkan beberapa program untuk menjaga kondisi perekonomian. Diantaranya, program-program jangka pendek seratus hari yang bisa dikontrol. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dimaksimalkan untuk menyerap tenaga kerja.
"Sebenarnya, kami butuh Rp 2,4 triliun untuk menggerakkan sektor ekonomi kerakyatan di kabupaten dan kota. Pemerintah yang jamin, kita bicarakan ini dengan pemerintah kabupaten dan kota," kata Syahrul.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Muliaman D Hadad, menyampaikan, KUR tahun ini direncanakan Rp 110 triliun. Salah satu tantangannya, karena alokasi KUR akan difokuskan pada sektor produktif sekitar 40 persen. Ini menjadi salah satu tugas bersama antara perbankan dengan pemerintah agar target bisa dicapai.
"Karakteristik sektor perdagangan dengan pertanian dan perkebunan sangat berbeda. Inilah yang harus dipikirkan, bagaimana membangun sinergi untuk mendapatkan model ekosistem. Ada pengusaha yang mengambil produk, ada yang menyediakan pupuk, dan ada asuransi yang menjamin. Sehingga, tidak ada alasan bank untuk tidak masuk di dalamnya," jelas Muliaman.
Ia menyampaikan, jika perbankan bisa memaksimalkan sektor-sektor ekonomi produktif seperti pertanian, perikanan, pariwisata, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat sekaligus meminimalisasi kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi nasional juga akan lebih berkualitas.
"Jangan biarkan petani-petani dan pelaku UKM kita jalan sendiri-sendiri. Kita harus mendampingi, buatkan skema bisnis dan ekosistemnya, agar mereka bisa dilirik oleh perbankan," pesan Muliaman.
Dalam kesempatan tersebut, OJK juga memberikan penghargaan kepada Kepala Biro Ekonomi Sulsel, Sukarniaty Kondolele sebagai perangkat daerah penggerak TPAKD teladan. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan MoU antara OJK dengan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Kamis, 02 Februari 2017 (/Dw/Ht)
