Keberadaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang dibentuk Pemprov Sulsel banyak menuai sorotan. Salah satunya dari mantan aktivis Makassar, Mulawarman yang menyebut Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah sebagai boneka dari tim yang dibentuknya tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Kadis Kominfo Sulsel, Andi Hasdullah menyampaikan, pembentukan TP2D merupakan otoritas gubernur. Salah satu tujuannya, untuk memastikan seluruh program terintegrasi dan bersinergi dengan baik. "Jadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tidak jalan sendiri-sendiri," ujar Hasdullan kepada media, Kamis (1/11/2018)
Menurutnya, keberadaan tim ini sudah sangat tepat. Tak perlu dipersoalkan dan dipermasalahkan lagi.
"Saya ingin ulangi lagi, seperti yang dikatakan Pak Gubernur Nurdin Abdullah, bahwa boleh saja ada beragam pandangan terkait dengan TP2D. Itu sah-sah saja. Akan tetapi sebaiknya pendapat itu objektif, rasional, dan memahami realitas yang ada," lanjut Hasdullah.
Ia menambahkan, keberadaan TP2D merupakan instrumen internal yang dibentuk gubernur. Gunanya, memastikan efesiensi dan efektivitas anggaran, sehingga porsi belanja publik lebih besar dari pada belanja pegawai.
Selain itu, juga untuk memastikan output hasil yang akan dicapai dari berbagai kegiatan yang ada. "Itu fungsi koordinasi TP2D yang sebenarnya. Demi mendukung tupoksi OPD yang ada. Hasil pekerjaan itu semua dilaporkan kepada gubernur untuk finalisasinya," terang Hasdullah.
Ia berharap, publik bisa memahami dinamika yang terjadi. Itu biasa dan bisa saja ada yang tidak nyaman dengan TP2D tersebut.
"Kita berharap ada sinergi konstruktif goverment, privat dan publik untuk memajukan Sulsel. Pak Gubernur diberi mandat publik dan sangat profesional serta kompeten. Mari kita beri dukungan untuk Sulsel yang lebih maju dan sejahtera," kuncinya.
Kamis, 1 November 2018 (Srf/Na)
