website resmi pemerintah provinsi sulawesi selatan http://sulselprov.go.id

Koperasi Tidak Bisa Tumbuh Dalam Iklim Kapitalistis, Perlu Perda Mendukung Koperasi

  • 15 pengunjung
  • 1 hits
  • 08 Aug 2018
Koperasi Tidak Bisa Tumbuh Dalam Iklim Kapitalistis, Perlu Perda Mendukung Koperasi

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono berpandangan bahwa koperasi tidak bisa tumbuh dalam iklim kapitalistis. Untuk itu, ditengah banyak retail dengan modal yang kuat maka perlu dilakukan pengaturan dan pembatasan. 

"Koperasi tidak bisa tumbuh dalam iklim kapitalistis. Sementara, banyak retail modern itukan bagian dari instrument yang mengedepankan permodalan, satu punya sekian banyak, maka dua-duanya harus bisa hidup," kata Sumarsono. 

Diakuinya walaupun mengatur ini tidak mudah, disatu sisi ritail modern seperti minimaret hidup maka koperasi juga harus hidup. 

"Sama juga dengan mangatur pasar tradisional dengan retail yang ada di kota. Misalnya,  retail ngak boleh berdiri dengan jarak sekian meter dari pasar tradisional, hal semacam itu tergantung kesepakatannya, mau sekilo, lima kilo seperti itu," sebutnya. 

Aturannya tidak ada yang melarang, yang melarang perda di setiap daerah, tergantung perda masing-masing daerah. 

"Aturan secara nasional dari Menteri Perdagangan mengatakan, pengaturan lebih lanjut diserahkan ke masing-masing daerah, oleh karena itu daerah menyikapi secara bisajaksana jangan sampai koperasi, pedagang kecil menengah itu mati hanya karena dikuasainya oleh ritel-ritel tadi," jelasnya. 

Hal itu, Ia ungkapkan usai menghadiri rapat paripurna membahas tentang jawaban Gubernur Sulawesi Selatan atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap dua Ranperda masing-masing tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil di Kantor DPRD Sulsel, Rabu (8/8/18).

Urusan koperasi menjadi urusan kabupaten, tetapi tidak lepas pengaturan pusat menyangkut kebutuhan terutama akses koperasi untuk modal.

"Sehingga tidak ada salahnya, sebagai pembina koperasi tingkat provinsi kita membuat Perda kabupaten-kota," jelasnya.

Rabu, 8 Agustus 2018 (Srf/Na)

Terkait

    • 3068 pengunjung
    • 2043 hits
    • 13 01 2016

    Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) RI, Ilyas Asaad mengatakan pihak kementerian membentuk sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru di Sulawesi Selatan (Sulsel). Selengkapnya.

    • 1876 pengunjung
    • 1598 hits
    • 22 01 2016

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan akan berupaya mendorong percepatan akses keuangan di daerah. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat rapat bersama OJK pada 15 Januari lalu. Selengkapnya.

    • 1489 pengunjung
    • 856 hits
    • 18 01 2016

    Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH  mengatakan, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan TNI AD sebelumnya telah bekerja sama dalam meningkatkan produksi beras. Hal tersebut membuat perekonomian Sulsel tidak ikut turun saat kondisi perekonomian Indonesia sedang mengalami penurunan.

    Selengkapnya.

menu lainnya