website resmi pemerintah provinsi sulawesi selatan http://sulselprov.go.id

Kunjungan Kerja Komisi D DPRD Provinsi Riau di Provinsi Sulsel

  • 888 pengunjung
  • 974 hits
  • 08 Mar 2016
Kunjungan Kerja Komisi D DPRD Provinsi Riau di Provinsi Sulsel

Asisten IV Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, DR. H. Ruslan Abu, SH., MH menerima kunjungan Kerja Komisi D DPRD Provinsi Riau di Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Selasa (8 Maret 1916).

DR. H. Ruslan Abu dalam sambutannya mengatakan, dalam hal kelembagaan, Penanganan Kawasan Metropolitan Mamminasata dibentuk  Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mamminasata (BKSPMM) melalui SK Gubernur Sulsel dengan susunan kelembagaan yaitu Gubernur Sulsel sebagai Penasehat, Wakil Gubernur Sulsel sebagai Ketua, Kepala Bappeda sebagai Wakil Ketua, Sekretaris Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman serta anggota BKSPMM adalah Walikota/Bupati se wilayah Mamminasata.

“ Kawasan Stategis Nasional Mamminasata telah memiliki infrastruktur perkotaan yang cukup memadai antara lain Bandar Udara Internasional Sultan Hasanudddin, Pelabuhan Laut Soekarno Hatta, Jalan Trans Sulawesi dan Jalan Lingkar By Pass Mamminasata. Dengan demikian tingkat aksesibilitas regional, nasional maupun internasional cukup tinggi dari dan ke wilayah Mamminasata,” terangnya.

Ia menambahkan, Pemprov juga saat ini sedang membangun proyek Center Point of Indonesia (CPI). Proyek yang diharapkan menjadi poros akselerasi (RTRWN). Adapun visi Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah menjadi Kawasan Perkotaan terkemuka dan terdepan di Kawasan Timur Indonesia yang berwawasan internasional dan global bersendikan kearifan lokal. Sehingga potensi yang dimilikinya begitu besar baik dari segi ketersediaan infrastruktur maupun kondisi Sumber Daya Alamnya yang beragam.

“Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah Kawasan Perkotaan yang mencakup seluruh wilayah Kota Makassar, sebagian wilayah Kabupaten Maros, sebagian wilayah Gowa dan seluruh wilayah Takalar dengan total luas wilayah 2.473 km2 dengan total jumlah penduduk  kurang lebih 2 juta jiwa” lanjutnya.

“Secara umum Kawasan Mamminasata merupakan pintu gerbang Pemprov  Sulsel, bahkan Indonesia Bagian Timur, yang telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) berdasarkan PP nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wiayah Nasional pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia,” pungkas Ruslan Abu.

Sementara itu,Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Dr. H. Sunaryo mengatakan maksud dan tujuannya berkunjung ke Sulawesi Selatan adalah untuk mencontoh seperti apa strategi dan konsep Mamminasata. Rombongan berjumlah sekitar 15 orang.

Acara diakhiri penyerahan cendramata dari pihak Pemprov. Sulsel ke Komisi D DPRD Provinsi Riau.

Selasa, 8 Maret 2016 (Rs/Tn)

Terkait

    • 724 pengunjung
    • 713 hits
    • 23 02 2016

    Asisten IV Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, DR. H. Ruslan Abu, SH., MH membuka  acara  Pekan Pendidikan Tinggi Sulawesi ke-7 Tahun 2016 di Gedung Celebes Convention Center (CCC) Makassar, Selasa, (23 Februari 2016). Acara ini diselenggarakan oleh Kopertis Wilayah IX Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selengkapnya.

    • 948 pengunjung
    • 1002 hits
    • 07 03 2016

    Biro Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar acara untuk Sosialisasi Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang berlansung di Hotel D’ Maleo , Senin, 7 Maret 2016. Sosialisasi ini di buka oleh Asisten IV Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, DR. H. Ruslan Abu.

    Ruslan Abu mengatakan  sosialisasi ini adalah salah satu wujud dukungan  kabupaten/kota untuk memberlakukan Ketentuan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.

    “Pelaksanaan sosialisasi ini melibatkan beberapa narasumber, seperti dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai bidang tugasnya,”ungkap Ruslan Abu.

    “Melalui pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan dapat dirumuskan  mekanisme, prosedur dan tata cara perjalanan dinas ke luar negeri yang akan dipedomani bersama,”tegasnya.

    Ruslan berharap, melalui sosialisasi ini akan dapat terbangun komitmen bersama, menuju optimalnya Pedoman Perjalanan Dinas ke luar Negeri.

    Sebelumnya ketua paitia pelaksana, Kepala Biro Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, DR. Ashari Faksari Rajamilo mengatakan, perjalanan dinas ke luar negeri telah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 11 Tahun 2011 tentang pedoman perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai  di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri,

    Adapun Dasar Pelaksanaan yaitu keputusan Gubernur Sulawesi selatan No; 15/1/Tahun 2016 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016, dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor; 550/11/Tahun 2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Tahun Anggaran 2016.

    Senin, 7 Maret 2016 (Hr/Hn)

    Selengkapnya.
    • 1004 pengunjung
    • 1075 hits
    • 10 03 2016

    Pensiun adalah suatu kehormatan dalam bentuk penghargaan yang diberikan Negara kepada setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengabdikan sebagian hidupnya dengan baik untuk bangsa dan Negara serta masyarakat, yang sejatinya diharapkan dan dinanti-nantikan oleh setiap PNS. Selengkapnya.

menu lainnya