Asisten IV Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dr. H. Ruslan Abu, SH., MH, menerima Kunjungan Kerja Komite I Daerah Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia sejumlah 65 orang di Provinsi Sulawesi Selatan. Acara berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (11 Agustus 2016).
Ruslan dalam sambutannya dihadapan para perwakilan Komite I RI menyampaikan bahwa pembangunan di Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang menggembirakan, hal ini dapat dilihat pada indikator pembangunan perekonomian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengalami peningkatan yang cukup besar dimana di akhir tahun 2015 mencapai sebesar Rp 30.26 juta dan hasil PMDN sebesar Rp 2,424 trilyun.
“Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah daerah, masyarakat Sulawesi Selatan dan potensi sumber daya alam Sulawesi Selatan yang bertumpuh pada sektor pertambangan dan pertanian, hal ini dapat dilihat pada hasil produk beras yang mencapai surplus sebesar Rp. 2,5 juta ton, jagung 1,5 juta ton rumput laut 1,5 juta ton, udang 22.200 ton kakao 200.000 ton dan populasi sapi mencapai 1 juta ekor,”lanjut Ruslan.
Ruslan menambahkan pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati 11 Kabupaten pada Februari 2016 lalu, semuanya diselenggarakan di Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan berjalan dengan lancar dalam situasi aman dan kondusif yang tentunya tidak terlepas atas kerjasama Pemerintah Provinsi dibantu unsur Forkopimda, KPU dan Bawaslu Sulawesi Selatan.
“Untuk acara serah terima memori Jabatan diselenggarakan di masing-masing Kabupaten sesuai dengan pasal 164 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2015 serta pasal 13 ayat (4) Peraturan Presiden No. 167 tahun 2014”lanjutnya.
“Dengan lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemrov Sulsel senantiasa berkoordinasi ke Kemendagri Dirjen Otonomi Daerah diantaranya, proses perpindahan kewenangan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih dalam proses seperti Pengelolaan SMA dan Guru yang dialihkan status kepegawaiannya serta pengalihan aset-aset sekolah yang juga dialihkan statusnya,”jelasnya.
Selain itu, restruktur organisasi perangkat daerah yang berdampak pada berkurangnya sejumlah jabatan eselon II, eselon III dan eselon IV yang secara tidak langsung berpengaruh psikologis terhadap aparatur sipil Negara (ASN) yang sementara menduduki jabatan eselon.
Ia berharap pada pertemuan tersebut komunikasi dan dialog yang dapat memberikan pemikiran dalam mengatasi permasalahan yang telah dibahas. Masukan dan bantuan dari Komite I DPRD RI dalam pelaksanaan tugas kedepan yang sarat dengan tantangan.
Kamis, 11 Aguastus 2016 (Ht)
