Kunjungan Kerja Komite III DPD RI Di Provinsi Sulawesi Selatan

Kebijakan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diarahkan untuk memaksimalkan penempatan TKI dengan mengedepankan aspek Perlindungan terhadap Harkat dan Martabat serta Keselamatan dan Kesehatan TKI sejak pra penempatan, selama bekerja di Negara penempatan hingga kembali ke daerah asal. Hal ini dikatakan Gubernur Sulawesi Selatan, DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH saat menerima Kunjungan Kerja Komite III DPD RI Di Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Senin, (13/2/2017).

“Salah satu tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI adalah tercapainya TKI yang bekerja di luar Negeri secara procedural, ama, nyaman dan memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan guna meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya,”katanya.

Ia menambahkan, sebagai masyarakat Sulawesi Selatan kita patut berbangga dan bersyukur atas penyelenggaraan pembangunan yang telah mencapai kemajuan yang sangat signifikan perkembangannya, dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata Nasional, misalnya pada tahun 2016 mencapai 8,2 % denga PDRB perkapita mencapai Rp. 39,90 Juta.

“Di bidang ketenagakerjaan, kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2016 menunjukkan kenaikan jumlah angkatan kerja mencapai 3.881.003 orang, naik sebesar 174.875 ribu orang, dibanding tahun 2015 sebesar 3.706.128 orang. Demikian pula jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2016 sebesar 3.694.712 orang pekerja, mengalami penambahan lebih dari 209.220 orang pekerja dibanding keadaan Agustus 2015 sebesar 3.485.492 orang pekerja,”lanjutnya.

 “Dari total angkatan kerja, terdapat sekitar 220.636 penganggur terbuka di Agustus 2015, mengalami penurunan sekitar 34.345 ribu penganggur pada Agustus 2016 yang mencapai sekitar 186.291 penganggur terbuka. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sulawesi Selatan yang bekerja di Luar Negeri tahun 2016 sebesar : 598 orang dan tersebar dibeberapa Negara penempatan, antara lain : Malaysia, Arab Saudi, Singapura, UEA, Gabon dan Qatar,”pungkasnya.

Senin, 13 Februari 2017 (Rs/Tn)