Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengkaji kembali kekurangan Dana Alokasi Umum (DAU). Saat ini, masih ada kekurangan DAU sekitar Rp 700 miliar, untuk membayar gaji pegawai.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, pihaknya sudah membicarakan masalah kekurangan DAU Sulsel tersebut dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, baru-baru ini. Dalam pertemuan itu, Menteri Keuangan meminta Pemprov Sulsel untuk melakukan hitung-hitungan kembali terkait kekurangan DAU Sulsel.
"Kita diminta Menteri Keuangan untuk melakukan hitung-hitungan kembali, dari kekurangan DAU yang dimiliki Sulsel. Hari ini (kemarin, red), Pak Sekda menjajaki lagi," kata Syahrul, Rabu (23/11).
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman, menyampaikan, peningkatan DAU 2017 tidak sebanding dengan peningkatan jumlah pegawai. Pada tahun 2016, DAU Sulsel Rp 1,3 triliun untuk 10 ribu pegawai. Tahun 2017, DAU Sulsel hanya Rp 2,2 triliun, dengan penambahan 17 ribu pegawai.
"Khusus untuk gaji saja, dibutuhkan DAU Rp 2,9 triliun, sehingga ada kekurangan sekitar Rp 700 miliar," ungkapnya.
Jufri mengungkapkan, jika tidak ada tambahan DAU dari Menteri Keuangan, maka kekurangan tersebut terpaksa diambil dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut merupakan imbas dari adanya penyerahan kewenangan yang tidak dibarengi dengan pelimpahan pembiayaan.
"Hal ini tentu saja akan membebani APBD kita," kata Jufri.
Rabu, 23 November 2016 (Dw/Yy)
