Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Murlina mengkritisi rendahnya partisipasi perempuan di parlemen pada pertemuan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PPPA yang dilaksanakan di Pangkal Pinang Bangka Belitung, Kamis-Sabtu (1-3/3/2018).

Andi Murlina menekankan perlunya pendidikan politik bagi perempuan sehingga dapat menjadi pemilih cerdas, dimana Pendidikan politik perempuan harus diimbangi dengan penguatan kapasitas calon legislatif (caleg) perempuan, sehingga pilihan masyarakat dapat dijatuhkan kepada para caleg perempuan.

Kaum perempuan harus mendapatkan pendidikan politik yang setara dengan kaum laki-laki, agar mempunyai kualitas yang maksimal dalam pemilihan caleg, sehingga masyarakat tentunya dapat memilihnya sebagai perwakilannya di parlemen.

"Kaderisasi caleg perempuan harus dilakukan sejak dini oleh partai politik, sehingga semua berjalan secara berkesinambungan, dengan harapan partisipasi kaum perempuan di parlemen terus meningkat,"anjutnya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana yang hadir bersama Menko PMK, Puan Maharani, menyambut positif kritikan dan masukan dari Kadis PPPA Sulsel, yang menilai penguatan kapabilitas dan kualitas perempuam harus terus ditingkatkan, salah satunya melalui pendidikan politik.

Dalam mencapai kuota minimal 30 persen perempuan di parlemen, maka perempuan Indonesia harus cerdas dalam menggunakan hak pilihnya, dengan menjatuhkan pilihan pada caleg perempuan pula, yang tentunya mempunyai kualitas dan kapabilitas yang memadai.

Pada dialog ini, dibahas pula tentang penguatan kelembagaan Dinas PPPA di daerah, yang pada umumnya menghadapi kendala yg hampir sama yakni masalah keterbatasan akan ketersediaan sumberdaya aparatur yang mumpuni dan rendahnya alokasi anggaran pembangunan.

Kadis PPPA Provinsi Sulsel, Andi Murlina yang aktif memberikan input dalam dialog ini, kembali menekankan pentingnya dukungan pusat melalui alokasi dana Dekon, serta memperbanyak dukungan kegiatan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, utamanya petugas layanan KtP/A terlatih dan fasilitator tersertifikasi untuk pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta kelembagaan sistem data gender dan anak di daerah.

Rakornas ini diikuti seluruh kepala dinas PPPA provinsi dan kab/kota se-Indonesia.

Jumat, 2 Maret 2018 (Srf/Er)