website resmi pemerintah provinsi sulawesi selatan http://sulselprov.go.id

Menyampaikan Aspirasi Dilindungi Undang-undang

  • 36 pengunjung
  • 24 hits
  • 09 Aug 2018
Menyampaikan Aspirasi Dilindungi Undang-undang

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono memberikan tanggapan saat diminta pandanganya oleh awak media di Kantor DPRD Sulsel, Kamis (9/8), soal rencana deklarasi 2019 Ganti Presiden di Kota Makassar, Minggu, 12 Agustus mendatang.

"Buat saya, terserah saja saya tidak akan komentar soal itu, karena di luar tugas saya. Posisinya di luar lingkup tugas saya, tapi selama itu menyatakan aspirasi silahkan-silahkan saja," kata Sumarsono. 
 
Dasarnya, menyampaikan aspirasi itu dilindungi undang-undang, selama aspirasi itu tidak keluar dari koridor prinsip hidup bernegara, tetap dalam rambu-rambu tata tertib keamanan, maka sah saja. 

Sumarsono menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian terkait izin, termasuk pengawalan rencana kegiatan yang menuai pro-kontra tersebut.

"Silahkan itu masing-masing menggap penilaiannya, serahkan pada Polda yang memiliki instansi kewenangan. Yang boleh mengatakan itu Polda, jadi bukan Gubernur, selama Polda mengatakan OK, silahkan, kita hormati kewenangan Polda," sebutnya. 

Ia menilai dibawah tanggung jawab sudah berhasil menciptakan Makassar yang damai, demikian juga selama Pilkada berlangsung aman, lancar, damai dan stabil.

"Semua orang senang dan bahagia, jangan ada yang mengacau itu saja intinya, jangan membuat instabilitas, ini kebanggaan kita bersama, masyarakat Sulsel merindukan kedamaian," ucapnya. 

Aspirasi boleh saja disampaikan, namun, yang paling penting menjaga kedamaian Sulsel, Jangan sampai aspirasi yang ingin disampaikan, masuk provokator menunggangi.

"Mari kira jaga suasana damai ini terus bisa abadi, semua komponen mengendalikan diri, saya harapkan itu saja," pungkasnya.

Kamis. 9 Agustus 2018 (Srf/Na)

Terkait

    • 3068 pengunjung
    • 2043 hits
    • 13 01 2016

    Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) RI, Ilyas Asaad mengatakan pihak kementerian membentuk sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru di Sulawesi Selatan (Sulsel). Selengkapnya.

    • 1876 pengunjung
    • 1598 hits
    • 22 01 2016

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan akan berupaya mendorong percepatan akses keuangan di daerah. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat rapat bersama OJK pada 15 Januari lalu. Selengkapnya.

    • 1489 pengunjung
    • 856 hits
    • 18 01 2016

    Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH  mengatakan, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan TNI AD sebelumnya telah bekerja sama dalam meningkatkan produksi beras. Hal tersebut membuat perekonomian Sulsel tidak ikut turun saat kondisi perekonomian Indonesia sedang mengalami penurunan.

    Selengkapnya.

menu lainnya