Makassar, sulselprov.go.id - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan (TP PKK Prov. Sulsel) Naoemi Octarina menghadiri kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Gizi dan Konselor Stunting di Hotel Claro Makassar, Selasa, 10 Mei 2022.
Kegiatan tersebut digelar oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dinkes Prov. Sulsel) dalam rangka mendukung percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Sulawesi Selatan melalui Aksi Stop Stunting Sulawesi Selatan.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Dinkes Prov. Sulsel Bachtiar Baso tersebut dihadiri perwakilan Bupati/Walikota se-Sulsel, Wakil Bupati Wajo, UNICEF Perwakilan Sulawesi Maluku, perwakilan OPD Lingkup Pemprov Sulsel, anggota TGUPP Pemprov Sulsel Bidang Kesehatan serta Kepala Dinkes Kabupaten/Kota se-Sulsel.
Ditemui selepas pembukaan kegiatan, Naoemi Octarina mengungkapkan bahwa peserta pelatihan tersebut disiapkan sebagai tenaga pendamping gizi di 240 desa yang menjadi titik lokus yang memiliki persentase stunting tertinggi, dengan harapan dapat menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan secara signifikan.
"Ini kan kita ada data awal dan data akhir. Selama tujuh bulan di sana, data akhirnya (diharapkan) bisa menunjukkan hasil yang memuaskan dengan adanya program Aksi Stop Stunting ini", ungkap Naoemi Octarina.
Ia menjelaskan bahwa nantinya tiap bulan akan ada evaluasi untuk program Aksi Stop Stunting Sulawesi Selatan tersebut.
"InsyaAllah ada, karena kami juga berinisiatif dari Tim Penggerak PKK untuk memberikan penguatan, juga monitoring dengan penguatan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota hingga kecamatan dan desa", jelasnya.
Terkait dengan kabar merebaknya penyakit Hepatitis Akut, Naoemi Octarina juga telah menyampaikan harapannya kepada peserta pelatihan agar tetap menyosialisasikan protokol kesehatan (prokes).
"Karena Hepatitis itu sekarang kan mengincar anak-anak yang di mana imunnya masih berkembang. Jadi tetap prokes, cuci tangan, minum air yang bersih/matang, makanan yang matang, sanitasi air yang baik dan alat makan yang dipakai itu harus bersih pencuciannya dan kalau bisa memabawa alat makan sendiri-sendiri", harapnya.
Di tempat yang sama, Bachtiar Baso menyampaikan ada banyak desa di Sulawesi Selatan yang butuh pendampingan, tetapi untuk saat ini pihaknya memfokuskan pada 10 desa yang memiliki angka stunting tertinggi di seluruh kabupaten/kota.
"Pendamping ini satu desa satu orang. Setelah ini (pelatihan) akan kita lepas, nanti mereka turun diterima oleh Bupati, kemudian diterima Kadis Kesehatan untuk ditempatkan di desa-desanya. Mereka akan berkolaborasi dengan masyarakat di lapangan", kata Bachtiar Baso.
Bachtiar Baso menjelaskan pihaknya juga telah meminta para Kepala Dinas Kesehatan di masing-masing kabupaten/kota berkolaborasi dengan lintas sektor seperti Bappeda untuk menentukan lokasi pendampingan, seperti desa-desa di Bone dan Enrekang.
"Bone dan Enrekang dari 2019 sudah kita lakukan intervensi, tapi karena kita anggap sudah ada penurunan (angka stunting) jadi kita melebar lagi ke kabupaten/kota yang lain, supaya merata. Tetapi Bone dan Enrekang masih tetap ada. Kita sudah mulai turun, dulu 30,5 persen di tahun 2019, sekarang 27,4 persen dari angka Nasional 24,4 persen, berarti tinggal 3 persen ini kita akan masuk pada angka Nasional, itu yang kita kejar". pungkasnya. (*)
