Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya mempercepat akses keuangan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melantik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Pelantikan TPAKD Sulsel dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (10/5/2016). Pelantikan dirangkaikan dengan rapat koordinasi perdana TPAKD Sulsel. Mereka yang dilantik sebagai TPAKD, mencakup OJK, Bank Indonesia, Lembaga Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah, Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan, Asosiasi Pengusaha, dan Akademisi di Sulawesi Selatan.

Kepala OJK Regional VI Sulawesi, Maluku dan Papua, Bambang Kiswono, menyampaikan, dengan mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan daerah, serta potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan, maka pembentukan TPAKD di Sulsel akan difokuskan pada pada empat program prioritas. Antara lain, fasilitasi akses kredit UMKM terutama di sektor prioritas pertanian dan kelautan perikanan, asistensi pembentukan dan penguatan Jamkrida, asistensi penerbitan obligasi daerah, dan peningkatan literasi keuangan.

"Dalam pelaksanaan program prioritas tersebut, TPAKD akan dilengkapi dengan Kelompok Kerja atau Pokja pada setiap program yang beranggotakan SKPD, Lembaga Jasa Keuangan, dan institusi terkait lainnya," kata Bambang.

Ia menambahkan, fasilitasi akses kredit terhadap UMKM terutama di sektor pertanian dan perikanan menjadi salah satu program prioritas TPAKD Sulsel. Mengingat, sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor strategis yang memberikan efek multiplier ekonomi yang tinggi dan kontributor terbesar dalam pembentukan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulsel, namun hanya memperoleh alokasi kredit yang kecil sebesar 2,75 persen dari total kredit.

Sementara, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, pelantikan TPAKD tersebut merupakan bagian dari upaya mengenergi arah keuangan Sulsel, khususnya menghadapi semua tantangan yang ada. Karena itu, TPAKD harus bekerja maksimal, agar hasilnya lebih baik. 

"Pendapatan rakyat sekarang Rp 41 juta. Ekonomi Sulsel berkembang cukup pesat dalam tujuh tahun terakhir, dan itu karena semuanya on the track, serta semua pihak mampu mengakselerasi tantangan yang ada," kata Syahrul. 

Ia menegaskan, TPAKD tidak boleh salah dalam menjalankan tugasnya. "Kita bisa kendalikan semuanya. Pemprov mampu mengendalikan sembako dengan 22 variabel, semuanya aman dalam tiga bulan ke depan. Saya juga jaga inflasi sesuai kesepakatan. Kalau memang dibutuhkan intervensi, maka kami intervensi," imbuhnya.

Acara pelantikan TPAKD dirangkaikan pula dengan penandatanganan komitmen rencana bisnis inklusi keuangan daerah tahun 2016, dengan beberapa program utama guna mendorong peran industri keuangan dalam pembangunan perekonomian dan inklusi keuangan daerah. Industri jasa keuangan di Sulsel menyatakan komitmennya melalui rencana bisnis inklusi keuangan tahun 2016, yaitu penyaluran kredit produktif sebesar Rp 11,2 trilliun; penyaluran KUR sebesar Rp 5 trilliun kepada 103.833 pelaku UMKM; penyaluran kredit sektor kelautan dan perikanan terkait program Jaring (Jangkau Sinergi dan Guideline) Rp 126 miliar; penambahan agen baru Laku Pandai sebanyak 4.791 agen dengan rekening nasabah baru sebanyak 59.223 rekening; Simpanan Pelajar (SimPel) dengan pembukaan baru rekening nasabah pelajar sebanyak 83.649 rekening, asuransi pertanian untuk 30 ribu petani padi, 60.171 hektar lahan; asuransi mikro dengan target jumlah tertanggung sebanyak 16.200 pemegang polis, serta penambahan rekening efek investor baru di sektor pasar modal sebanyak 5.000 investor baru.

Selasa, 10 Mei 2016 (Dw/Rs)