Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, memastikan, pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu jalannya proyek kereta api di Sulsel. Pihaknya pun akan segera melakukan penyesuaian-penyesuaian.
"Semua anggaran harus dipotong dan kita harus siap. Sekarang kita susun, yang mana kita pertahankan betul. Misalnya kereta api. Kalau sekarang ini beli relnya, kan kereta apinya belum jalan. Lebih baik konsentrasi buat jembatan. Konsentrasi buat terowongan, konsentrasi pembebasan lahannya. Tidak apa-apa. Kan multiyears. Pembuatan relnya kita bisa tunda, tapi jembatannya tidak boleh," tegas Syahrul, di Kantor Gubernur, Selasa (9/8/2016).
Syahrul meminta, semua pihak tidak terlalu bereaksi terlalu cepat menanggapi pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat. Apalagi, yang dipangkas merupakan program-program yang tidak produktif, tidak efektif, dan bersifat pemborosan.
"Misalnya, masih bisa pakai mobil naik pesawat, mestinya kunjungan kerjanya hanya di Jakarta saja eh sampai Singapura. Jadi, jangan dulu terlalu cepat bereaksi, nanti salah kita. Tentu saja, kalau bersifat efisiensi harus dilakukan," jelasnya.
Pemangkasan anggaran, lanjut Syahrul, merupakan hal yang harus dilakukan. Tapi harus dipahami, anggaran pemerintah itu hanya menstimulan 9-11 persen. Selebihnya, private sektor dan lainnya dari bank, investasi, dan lain-lain. Jika anggaran pemerintah berkurang, maka akan dicari dari sumber lain.
"Yang dibutuhkan sekarang, kelonggaran di sektor kebijakan. Kalau misalnya anggaran dipotong dan dilarang lagi cari uang di tempat lain, itu masalah. Pemerintah pusat sisa asistensi saja, kita bisa carikan uang kereta api dari tempat lain. Kenapa tidak? Tetapi bagaimana itu sementara itu kebijakan pusat, ini yang harus kita bicarakan," paparnya.
Saat ditanya mengenai keluhan pemerintah daerah soal trase yang sering pindah-pindah, Syahrul menegaskan, hal tersebut tidak boleh terjadi. "Kalau saya sudah tetapkan trase, tidak boleh pindah. Dia berhadapan dengan gubernur. Tidak boleh pindah. Orang di Jakarta tidak lebih tahu dari saya," tegasnya.
Terkait pemangkasan anggaran yang turut mempengaruhi industri perhotelan, Syahrul meminta agar Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyuratinya secara resmi. Pemangkasan anggaran tak serta merta dibarengi dengan kebijakan pemberian insentif sebagaimana yang diminta oleh pihak PHRI.
"PHRI surati saya dulu, yang mana. Jangan bereaksi terlalu cepat. Kita harus tenang. Jangan minta insentif atau semuanya serba turun. Yang harus dilakukan, agar biaya tidak mahal di hotel. Jangan euforia. Kita harus tenang hadapi gelombang. Jangan semua lompat-lompat. Nanti kita sendiri bingung harus bagaimana," tuturnya.
Ia juga menyatakan, tidak akan melakukan koreksi pertumbuhan ekonomi hanya karena pemerintah pusat melakukan pemangkasan anggaran.
Selasa, 9 Agustus 2016 (Dw/Tn)
